Jakarta, Kabarterdepan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi sebagai kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pegawai Badan Pelayanan Pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Tiga lokasi yang dilekukan penggeladahan adalah Pendopo Delta Wibawa atau rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, kantor BPPD, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dari penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen tentang dugaan pemotongan dana insentif maupun barang elektronik.
“Ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).
Sedangkan dari penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, petugas KPK juga mengamankan valuta asing (valas) atau mata uang asing dan menyita 3 unit mobil.
“Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan 3 unit kendaraan roda empat,” katanya.
Dilanjutkan Ali, barang-barang yang disita tersebut nantinya akan dianalisis oleh tim KPK. Sekaligus KPK berencana pemanggilan sejumlah saksi dalam perkara tersebut.
“Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,” pungkas Ali.
Kasus ini bermula dari OTT KPK terhadap 11 orang di lingkungan BPPD Kabupaten Mojokerto beberapa waktu yang lalu. KPK menyita uang tunai puluhan juta rupiah dalam OTT tersebut. Total pemotongan insentif ASN selama tahun 2023 berjumlah Rp 2,7 miliar.
Dari 11 orang yang ditangkap saat OTT, hanya satu orang yang dijadikan tersangka, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati.
KPK mengendus aliran dana tersebut ada yang diperuntukkan untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor. (*)
