Jakarta, kabarterdepan.com – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor menjalani pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Putra dari KH Agus Ali Masyhuri atau Gus Ali ini diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi pemotongan insentif Aparatur Sipil negara (ASN) Badan Pelayanan Pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4,5 jam, Gus Mudhdlor mengaku sudah memberikan kesaksian atas peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT di Sidoarjo dengan terang benderang.
“Alhamdulillah diperiksa sebagai saksi dalam kejadian di Sidoarjo. Saya sudah berusaha memberikan kesaksian sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, sehingga terang benderang,” kata Muhdlor
Sejumlah bantahan dilontarkan Bupati Sidoarjo tersebut. Salah satunya ia membantah telah menerima aliran dana dari pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo.
“Enggak, secara umum yang bisa kami sampaikan semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua,” ujarnya.
Gus Muhdlor juga tidak menjawab perihal Siska Wati Kasubag Umum BPPD Sidoarjo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gus Muhdlor bungkam dan langsung naik mobil meninggalkan sejumlah wartawan.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah tiga lokasi terkait kasus korupsi pemotongan dana insentif ASN di BPPD Sidoarjo. Salah satunya rumah dinas Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, (30/1/2024). Dari kegiatan itu diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik.
Selain itu, tim KPK menyita valuta asing (valas) atau mata uang asing. KPK juga menyita tiga unit mobil di lokasi.
KPK seharusnya memeriksa Gus Muhdlor pada 2 Februari 2024 tentang temuan barang bukti di rumahnya. Tetapi Gus Muhdlor absen dari pemeriksaan itu.
Gus Muhdlor kemudian bermanuver mendukung pasangan calon presiden Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Padahal sebelumnya ia mendukung pasangan Anies-cak Imin (AMIN) mengingat pencalonan Gus Muhdlor sebagai Bupati Sidoarjo diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (*)
