Kota Mojokerto, kabarterdepan.com – Pemerintah Kota Mojokerto melalui Satpol PP bersama tim gabungan dari TNI/Polri, Dishub, Dinas PU, Dinas Perizinan dan Dinas DPPKA Kota Mojokerto melaksanakan razia penertiban bangunan dan reklame ilegal atau bodong, Kamis (22/2/2024) pagi.
Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Ganesh Pressiantantra K mengatakan, penertiban tersebut dilakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ; Bagian Ketujuh Tertib Tempat Usaha pasal 64 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto No. 1 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung ; Paragraf 3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kami bersama tim mendatangi tempat-tempat pemilik bangunan usaha dan bereklame secara persuasif dan koordinatif mengklarifikasi tentang izin bangunan, izin usaha maupun reklamenya. Dari 8 titik yang kita datangi, ada 7 tempat yang tidak melaksanakan izin dan ada yang pengakuan izinnya masih proses, baik itu terkait izin bangunannya, izin usaha maupun izin pemasangan reklame,” ujar Ganesh.
7 bangunan tempat usaha maupun reklame tak berizin yang kena razia Satpol PP itu, yakni pusat oleh-oleh Kanala di Jalan Empunala belum memiliki izin reklame dan bangunan, Cafe Bento di Jalan Kedungsari belum memiliki izin reklame dan bangunan, dan Tempat Usaha Djemari’s (panti pijat) Jalan Empunala belum memiliki izin usaha.
Selain itu Reklame Part Distro di Jalan Majapahit belum memiliki izin reklame, Reklame Toko Sepeda Listrik U Winfly di Jalan Majapahit belum memiliki izin reklame, Reklame Optik Yoga di Jalan Raden Wijaya belum memiliki izin reklame dan Reklame Mandiri Finance Jalan Bhayangkara belum memiliki izin reklame.
“Jadi hari ini kita lakukan tindakan pencegahan maupun penertiban. Kalau memang sudah dalam bentuk proses kita akan lakukan pendataan. Namun apabila mereka pemilik bangunan tidak sama sekali melakukan proses, apalagi tidak memiliki izin, baik itu izin bangunan, izin usaha maupun izin pemasangan reklame, maka kita akan lakukan tindakan tegas menghentikan aktifitasnya,” tegasnya. (*)
