IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

BPBD Kota Semarang Ajak Pemangku Kepentingan Petakan Strategi Penanganan Banjir

Avatar of Redaksi

 

Endro Pudyo Martanto, Kepala BPBD Kota Semarang. (Ahmad/kabarterdepan.com)
Endro Pudyo Martanto, Kepala BPBD Kota Semarang. (Ahmad/kabarterdepan.com)

Semarang, Kabarterdepan.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memetakan strategi penanganan banjir disesuaikan dengan kerawanan wilayah masing-masing.

Responsive Images

“Jadi, uji lapang ini merupakan akhir rangkaian yang namanya renkon atau rencana kontigensi,” kata Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudyo Martanto, di sela simulasi penanganan banjir di Semarang, Selasa (30/4/2024).

Renkon merupakan kesepakatan atau komitmen bersama dalam penanggulangan bencana, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kali ini Renkon 5.0, itu artinya berlaku untuk lima tahun ke depan. Yang terlibat seluruh ‘stakeholder’ terkait kebencanaan. Banyak sekali, unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” katanya.

Tidak kalah penting, lanjutnya, unsur pihak ketiga, yakni kalangan pengusaha, badan usaha, dan akademisi.

Dalam renkon itu, kata dia, BPBD memiliki peta wilayah di Kota Semarang yang rawan banjir sehingga perwakilan dari enam kecamatan dihadirkan.

“Ada dari Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Barat. Meskipun daerah rawan banjir di Semarang Barat, sebagian kecil di kawasan Semarang Indah,” ujarnya.

Menurut dia, masing-masing perwakilan kecamatan tersebut harus membawa konsep mengenai strategi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadi banjir.

“Akan berbuat apa dan nanti harus bagaimana saat terjadi banjir. Setelah disepakati naskah akan disahkan Wali Kota Semarang yang akan jadi pedoman bagi seluruh ‘stakeholder’ di Kota Semarang saat terjadi banjir,” imbuhnya.

Diakuinya, pembuatan renkon membutuhkan proses dan waktu yang diawali dengan sebuah pengalaman kebencanaan, misalnya ketika banjir beberapa waktu lalu terjadi di Trimulyo, Kecamatan Genuk.

“Karena situasi darurat itu, urgensinya ke depan akan lebih efektif. Dari pemerintah, BPBD pastinya, Dinkes, Disperkim sudah punya langkah sendiri sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka,” terangnya.

Demikian pula, kata dia, masyarakat, termasuk relawan nantinya akan langsung memahami langkah yang harus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik sehingga lebih terprogram dan terarah saat terjadi bencana. (Ahmad)

Responsive Images

Tinggalkan komentar