Jakarta, kabarterdepan.com – Dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum( PHPU) yang digelar pada Jumat (5/4/2024) di Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya mengundang 4 menteri Jokowi.
Namun para hakim konstitusi juga turut menghadirkan Heddy Lugito selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dimintai keterangan.
Dalam paparannya, Ketua DKPP itu menyatakan di depan Majelis MK bahwa ada empat kasus yang diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU RI terkait pendaftaran Capres presiden dan Cawapres pada Pemilu 2024.
“Dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara KEPP. Seluruh tahapan telah dilalui dan putusan empat perkara tersebut telah dibacakan pada 5 Februari 2024,” ungkapnya.
Keempat kasus itu sendiri memiliki nomor urut 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. Dengan sanksi yang diberikan adalah Peringatan Keras Terakhir bagi Ketua KPU RI dan Peringatan Keras bagi seluruh Anggota KPU RI.
Ia kemudian juga menjelaskan bahwa lampiran salinan perkara di atas telah ia serahkan ke MK agar nantinya menjadi pertimbangan para hakim konstitusi.
Dalam kesempatan itu, Heddy juga turut mebeberkan bahwa sepanjang 2023, DKPP telah menerima ratusan aduan tahapan dan non-tahapan pemilu.
“Sepanjang 2023 kami telah memeriksa 322 aduan. Sedangkan untuk Januari sampai dengan 2 April 2024, DKPP telah menerima 166 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 90 persen berkaitan dengan tahapan pemilu,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa seperti para menteri lain yang hadir, Heddy hanya diberikan kesempatan untuk paparan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para hakim. (Fajri)
