Jakarta, kabarterdepan.com – Pihak pengacara dari pasangan Anies-Muhaimin, Refly Harun langsung memberikan sindiran balik terhadap lawyer kubu 02, Hotman Paris yang mengklaim menang 12-0 serta punya jam terbang tinggi.
Refly menyatakan bahwa meskipun pengacara dari kubu Prabowo-Gibran mungkin memiliki jam terbang yang lebih tinggi, namun mereka jarang menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Refly mengatakan hal ini di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/4/2024).
“Itu bedanya orang jam terbangnya tinggi, tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah, kita ini mendarat di MK-nya sering,” kata Refly.
Dia lantas menyoroti paradoks dalam argumen ahli yang dihadirkan oleh KPU terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dia menunjukkan bahwa ada banyak kesalahan dalam sistem tersebut, dengan lebih dari 154.541 kali perbaikan yang dilakukan hingga 27 Februari 2024.
“Kalau dilanjutkan lagi itu yang namanya perbaikan sampai 400 ribu kali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is oke, itu kan nggak masuk akal. Makanya, kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu yaitu memandu kecurangan,” kata Refly.
Sementera itu, pengacara yang lain dari pasangan Anies-Muhaimin, Bambang Wijayanto juga menambahkan bahwa pihak terkait, yaitu kubu 02 hanya berlandaskan berkutat pada satu argumen soal rekapitulasi.
“Pihak terkait argumennya cuma satu dari sejak persidangan. Argumennya apa, rekapitulasi manual. Nggak berubah,” kata Bambang.
Ia juga menyinggung efisiensi dan efektivitas dari Sirekap yang ternyata malah menimbulkan kegaduhan setelah pencoblosan.
“Yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan teknologinya. Tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak terjadi inefisiensi, inefektivitas. Itu yang terjadi dan menimbulkan kekacauan di jagad labirin Republik Indonesia pasca-pencoblosan,” ungkap Bambang.
Perlu diketahui bahwa sidang sengketa Pemilu 2024 terus berlanjut hingga diumumkan hasilnya pada 22 April 2024. Rencananya pada tanggal 5 April mendatang, pihak MK akan memanggil 4 menteri Jokowi untuk dimintai keterangan.
Empat dari Kabinet Indonesia Maju tersebut yakni, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Fajri)
