Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menjadi Inspektur upacara peringati Hari Jadi Otonomi Daerah (Otoda) ke-28 di halaman Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kamis (25/4/2024) pagi.
Dalam kesempatan itu, Teguh Gunarko menekankan, agar seluruh elemen masyarakat dapat berkomitmen serta bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan.
Hal ini dimaksudkan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu, Teguh Gunarko yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan prinsip dasar, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan yakni kesejahteraan serta demokrasi.
“Tujuan kesejahteraan desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta pemanfaatan SDA yang bijak dan berkelanjutan, dan segi demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat Madani,” ungkapnya.
Selain itu, Peringatan Hari Otoda ke-28 dengan mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Sehat’, Teguh mengatakan, konteks ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia pada tahun 2045.
“Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam secara lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada ekonomi hijau maka, Teguh menilai, hal tersebut dapat berdampak positif, baik untuk masyarakat Bumi Majapahit, lingkungan, maupun perekonomian secara keseluruhan.
Selain itu, Ia juga mengatakan, pada momen memperingati Hari Otoda ke-28 diharapkan dapat mendorong Pemda untuk mendukung berbagai program nasional yang meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan sehat.
“Pemerintah pusat juga menargetkan untuk tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14% secara nasional,” tuturnya.
Di akhir arahannya, Teguh juga menyampaikan, sangat diperlukan melaksanakan berbagai koordinasi serta pengambilan langkah yang strategis dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah masing-masing.
“Dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia harus tepat sasaran kepada ibu dan anak,” pungkasnya. (*)
