Kota Mojokerto, KabarTerdepan.com – Sebanyak 119 keluarga yang tersebar di tiga kecamatan se-Kota Mojokerto mendapatkan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) atau bedah rumah.
Bantuan dari Pemkot Mojokerto ini disalurkan melalui Dinas PUPR Perakim, bersumber dari dana APBD dan Silpa DAK.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berkesempatan untuk meninjau langsung sejumlah rumah warga penerima bantuan, Selasa (24/10/2023).
Adapun bantuan lokasi yang disasar untuk menerima antara lingkungan lain Kedungkwali Gang IX, Prajuritkulon, dan Kradenan Gang IV.
“Program bedah rumah (BRS) ini telah rutin diberikan kepada warga setiap tahun sejak 2019. Semoga semua bisa bermanfaat,” ujar sosok yang akrab disapa Ning Ita ini.
Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 21 juta. Total tersebut dialokasikan berupa bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan ongkos tukang sebesar Rp 3,5 juta.
Intervensi yang diterima pun berbeda-beda, tergantung kondisi kerusakan dan kebutuhan setiap penerima. Seperti perbaikan atap, dinding, kamar mandi, penambahan jendela, pintu, dan peninggian bangunan.
Melalui program ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga terhadap rumah yang layak huni. Sehingga dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesehatan warga.
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini juga berpesan agar warga penerima bantuan juga senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan tidak membuang sampah ke sungai atau secara sembarangan.
“Selain itu, tadi saya lihat, ada barang-barang yang sudah tidak terpakai. Itu dirombengkan mawon, dijual di Bank Sampah. Dijadikan duit saja, dari pada kumuh dan menjadi tempat tumbuhnya penyakit,” imbuhnya.
Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Musmaulinda (51) warga Kradenan Gang IV, Kelurahan Kauman ini mengaku sangat berterima kasih atas bantuan merefleksikan rumah yang diberikan.
“Alhamdulillah sebelumnya rumah saya pendek, panas karena atap asbes. Tapi sekarang sudah bagus, nyaman, lebih tinggi. Maturnuwun Bu Wali,” tuturnya.
Sebagai informasi, sebelum ditetapkan menjadi penerima bantuan, warga dengan rumah tidak layak huni terlebih dahulu harus mengajukan melalui RT/ RW/ Kelurahan.
Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan syarat-syarat dalam juknis perwali.
Selanjutnya rumah-rumah yang sudah memenuhi dan lolos verifikasi akan dikirim untuk pembuatan NPHD/perwali penerima bantuan. (*)
