Kota Mojokerto, KabarTerdepan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan baik. Salah satu langkah yang diambil yakni mencegah tindak korupsi yang merajalela.
Hal ini seperti yang diungkap oleh Wali Kota Ika Puspitasari dalam agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tematik Monitoring Center For Prevention (MCP) Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pendapatan, Perizinan, Pengadaan Barang Jasa dan Aset.
Rapat tersebut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), KPK RI, serta diikuti oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Ketua dan anggota DPRD, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto yang berlangsung di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Jumat (13/10/2023).
“Semoga kehadiran Tim Korsupgah ini akan semakin menguatkan semangat kita untuk terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik sesuai dengan regulasi,” ujar Wali kota Ika Puspitasari mengawali rapat.
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini juga menekankan pentingnya penilaian MCP bagi Pemerintah Daerah. Hal itu merefleksikan komitmen Pemda dalam upaya pencegahan korupsi.
Oleh sebab itu, wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini mengharapkan sinergi dari seluruh pihak untuk menyukseskan penilain MCP.
“Pencegahan terhadap korupsi ini kita komitmenkan bersama mulai dari kepala daerah, seluruh jajaran DPRD, para pelaksana teknis di perangkat daerah, sampai di level staff, untuk bersama-sama agar penilaian MCP ini bisa terus kita tingkatkan nilainya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
Per 10 Oktober 2023 ini, lanjut Ning Ita, capaian MCP hasil verifikasi jaringan pencegahan korupsi Indonesia Jaga.id, Pemkot Mojokerto menempati peringkat ke-2 se-Jatim, dengan nilai 71.
Sementara untuk keseluruhan, MCP 2023 ditargetkan mencapai 97.
“Tahun lalu ada di 93 sekian, 2023 ini kami berkomitmen bisa lebih tinggi lagi, target kami 97. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan komitmen kita yg semakin kuat dalam menjaga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik,” tutupnya. (*)
