Jakarta, KabarTerdepan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan duduk perkara dugaan korupsi yang menyeret naman Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dugaan korupsi itu terjadi saat Cak Imin menjadi Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) periode 2009 hingga 2014.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI, di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada tahun 2012 itu diusut memang sudah sejak lama.
KPK memastikan hal itu tidak ada urusannya soal Pilpres 2024 yang saat ini Cak Imin baru saja diumumkan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) mendampingi Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan.
“Perlu dipahami jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya,” ujar Ali kepada wartawan pada Minggu, (3/9/2023).
Ali Fikri yang juga juru bicara KPK menegaskan KPK akan melakukan pengusutan kasus dugaan kasus korupsi di Kemnaker RI itu secara profesional. KPK memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi kerja.
“Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh. Kami tegaskan semua kegiatan KPK kami lakukan publikasikan sebagai bagian transparansi kerja KPK,” kata Ali.
Kerja KPK, kata Ali, akan mengacu pada kelengkapan alat bukti. Tidak berpengaruh dengan dinamika politik saat ini.
“Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan ada kemungkinan seluruh pejabat pada tahun tersebut akan dipanggil dan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
“Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan akan diminta keterangan, kenapa? Karena kita mau mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Semua yang terlibat akan kami minta keterangannya,” kata Asep Guntur, Jumat (1/9/2023).
Dalam perjalanan menyelidiki pengadaan sistem proteksi TKI senilai Rp 20 miliar itu, jelas Asep, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sebuah rumah di wilayah Gorontalo dan di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat, (18/9/2023).
KPK juga telah memanggil beberapa saksi dari kalangan PNS Kemenaker untuk dimintai keterangan. Sebagai Menteri Kemenaker tahun 2009-2014, nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga pernah disebutkan dalam kasus kardus durian.
Kasus kardus durian senilai Rp 1,5 miliar merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2011 silam.
Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar OTT terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direkotrat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjem P2KabarTerdepan.com) I Nyoman Suisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.
Keduanya tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Dharmawati yang memberikan suap senilai Rp1,5 miliar dalam sebuah kardus durian.
Dalam perkara itu, Dharmawati menyatakan uang itu merupakan permintaan dari Muhaimin. Atas dasar itu KPK kemudian menyatakan masih terus mengusut kasus ini, termasuk soal keterlibatan Cak Imin. (*)
Sebagai rakyat kecil, saya berharap Kinerja KPK lebih profesional, Tidak tebang pilih, Independen dan tidak mengikuti aroma/ Irama Dinamika Politik saat ini. Maju terus KPK Rakyat berharap pd Institusi ini Krn satu2 lembaga penegakan Hukum yg kredibel .( Dambaan Rakyat ).
Biar adil kasu e-KTP yang menyerat ganjir juga harus diperiksa, kelihatan kpk ikut berpolitik, karen sudah 11 tahun ini kemana??