Jakarta, KabarTerdepan.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/9/2023).
Cak Imin dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi pembangunan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012. Di tahun tersebut Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans.
Cak Imin tiba di Gedung merah Putih KPK pada 09.50 WIB dan keluar pukul 15.05 WIB. Selepas pemeriksaan selama 5 jam, Cak Imin mengaku sudah buka-bukaan ke KPK terkait kasus korupsi Kemenaker pada tahun 2012 silam. Cak Imin mengaku kehadirannya untuk membantu KPK menuntaskan kasus koruosi di Kemenakertrans tahun 2012.
“Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri,” ujarnya, Kamis (7/9/2023).
Dalam kesempatan itu Cak Imin mengaku sudah menjelaskan semuanya kepada KPK.
“Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu semua yang saya pernah dengar. Jadi, insyaallah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu, semuanya sudah saya jelaskan,” ujar Cak Imin.
Dengan pemeriksaan ini, Cak Imin berharap kasus yang tengah diusut oleh KPK dapat tuntas dengan cepat.
“Semoga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penumpasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung,” ungkapnya.
Dalam kasus korupsi ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker Reyna Usman, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.
Sebelumnya Cak Imin mendapatkan surat panggilan dari KPK pada Selasa (7/9/2023) lalu. Namun saat itu Cak Imin berada di luar kota dan meminta penjadwalan tunda pada Kamis (7/9/2023).
Awalnya KPK menyebut menolak permintaan pemeriksaan di tanggal tersebut dan mengagendakan pemanggilan ulang pada pekan depan. Namun KPK akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap cak Imin, kamis (7/9/2023). (*)
