Jakarta, KabarTerdepan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menelusuri dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.
Pada tahun tersebut Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menjabat sebagai Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans).
Fakta terbaru dari kasus tersebut, KPK bakal memanggil Cak Imin untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Selasa (5/9/2023). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut KPK telah melayangkan surat panggilan kepada Muhaimin Iskandar.
“Besok (hari ini) ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami hadir sesuai surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan,” Ali Fikri di Kantornya, Senin (4/9/2023).
Ali Fikri juga berharap siapa pun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib dipanggil. Dia pun meminta mereka yang dipanggil sebagai saksi kooperatif.
“Yang pasti siapapun yang keterangannya dibutuhkan untuk penyidikan KPK kita panggil. Sebagai saksi tentunya, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan dalam sistem penegakan hukum di KPK sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain barangkali di proses penyidikan belum ada tersangkanya,” beber Ali.
Dalam perkara dugaan korupsi ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing dua orang pihak dari Kemnaker bernama Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta serta satu orang pihak swasta bernama Karunia.
Diketahui Cak Imin beberapa hari yang lalu didapuk menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang mendampingi Anies Baswedan untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Keduanya melakukan deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya, (2/9/2023). Pasangan Anies-Cak Imin diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial (PKS) dan PKB. (*)
