Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto merumuskan langkah-langkah untuk memantau harga-harga bahan pokok di pasar.
Oleh sebab itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mencanangkan Desa Ketapanrame sebagai ‘Desa Cinta Statistik’ (Desa Cantik).
Ikfina berharap, Desa Ketapanrame yang dicanangkan nantinya bisa menyajikan data dalam angka-angka yang dapat dipakai sebagai dasar membuat kebijakan.
Hal ini ia sampaikan dalam acara FGD bertema ‘Pengendalian Harga Pangan Menuju Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur’ di hotel Aston, Jalan Bypass Mojokerto, Selasa (24/10/2023) pagi.
“Ini adalah produk kinerja BPS dalam melakukan pendampingan, yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Ini sangat bagus. Karena desa adalah garda paling ujung. Jadi kami di Pemda, kalau butuh apa-apa pasti tanya ke desa,” terang Ikfina.
“Kita akan berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah apa saja untuk pengendalian harga, apalagi kita segera menyongsong libur nataru 2024,” imbuhnya.
Ikfina melanjutkan, kondisi inflasi terkini di Kabupaten Mojokerto relatif terkendali. Hal tersebut diketahui dari pantauan kondisi terkini melalui Sinergi Smart yang terintegrasi dengan forkopimda hingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Sementara itu, Provinsi Jawa Timur juga punya Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo). Kegunaannya untuk menampilkan ketersediaan dan harga-harga pokok.
“Kita ada Sinergi Smart yang dilinkan dengan Siskaperbapo. Kami memantau semua harga-harga di pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto melalui itu. Jadi untuk pemantauan harga, kita sudah punya sistem sendiri,” ujar Ikfina.
Namun, kata orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto itu, yang belum terkendali saat ini adalah masalah distribusinya yang belum terpantau.
“Kita tidak tahu, hasil panenan ini ke mana saja perginya. Ini akan kita sinergikan lagi ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny mengatakan, dengan mengetahui pergerakan inflasi ini, sangat membantu pemerintah dalam menentukan ke mana arah kebijakan dan tindakan akan berjalan.
“Di seluruh Indonesia, terdapat 90 kab/kota penghitung catatan inflasi. Meskipun Kabupaten Mojokerto bukan termasuk di dalamnya, namun tingkat inflasi kita bisa mengacu ke sister city yakni Kediri yang kondisinya hampir sama,” ucapnya.
Diketahui, kegiatan FGD ini diikuti sedikitnya 90 peserta, masing-masing dari eksternal 55 orang, dan internal BPS 35 peserta. Kegiatan FGD ini juga dihadiri Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, Kades Desa Ketapanrame, Kades Balongmojo, dan Kades Ngabar. (*)
