Jakarta, kabarterdepan.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di persidangan sengketa Pemilu 2024 menjelaskan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi serta hadirin bahwa tak ada perbedaan signifikan dalam realisasi penggunaan anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) tahun 2024.
“Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019-2024 periode yang sama Januari-Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,” ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4/2024).
Dalam paparannya, Sri Mulyani telah merinci pengeluaran Bansos dan Perlinsos yang isinya sebanyak Rp 75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.
Kemudian Rp 80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).
Selain itu anggaran Rp 340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.
Sri Mulyani juga menerangkan bahwa ada beberapa anggaran yang mengalami pembengkakan karena adanya kenaikan unit cost serta baseline seperti yang terjadi di Kemendikbud serta Kemensos.
“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,” kata Sri Mulyani.
Perlu diketahui Sri Mulyani tak datang sendirian di persidangan sengketa Pemilu. Ia juga datang bersama 3 menteri lainnya. Yaitu Mensos Tri Rismaharini, Menko PMK Muhadjir Effendy serta Menko Perkonomian Airlangga Hartarto. (Fajri)
