Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Dalam setiap perencanaan pembangunan harus berdasarkan data. Oleh sebab itu, data yang disajikan harus berkualitas, untuk menjamin kualitas perencanaan yang baik.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo dalam sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto, di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (19/12/2023).
“Untuk bisa menyajikan data yang baik, maka perlu melakukan pengelolaan penyajian data-data sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian untuk mengukur sejauh mana penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Mojokerto, maka dilakukan penilaian dengan alat ukur Indeks Pembangunan Statistik,” terang Gaguk.
Sebagai informasi, EPSS merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Hal itu salah satu bentuk penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan.
Hasil pengolahan data Kota Mojokerto sendiri disajikan dalam portal Satu Data Informasi Kota Mojokerto yang bisa diakses melalui satikomo.mojokertokota.go.id. Data yang tersaji dalam portal tersebut telah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia dan Open Data Jawa Timur.
Meski sudah terintegrasi dan dilengkapi beragam fitur, dalam sosialisasi yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tersebut Gaguk berharap agar pengelolaan Satikomo terus ditingkatkan.
“Saya berharap ada sebuah forum-forum yang bisa melakukan diskusi atau update terhadap penyajian data tersebut secara periodik. Sehingga portal Satikomo bisa menjadi sumber data yang dapat diandalkan, tidak hanya antar instansi pemerintah, melainkan juga berbagai pihak yang berkepentingan seperti masyarakat umum, mahasiswa, peneliti atau akademisi. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi, sinergi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada,” tegas sosok yang pernah menjabat Kepala Diskominfo ini.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Santi Ratnaning Tias juga mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen dalam pengembangan pengelolaan Satikomo. Hal itu terbukti, tahun ini Pemkot Mojokerto menerima penghargaan Anindhita Wistara Data Kategori Baik dari BPS Indonesia.
Selain itu, lanjut Santi, sepanjang tahun 2022-2023 ada belasan instansi pemerintah dari tingkat provinsi dan kabupten/ kota telah melakukan studi tiru.
“Bahkan ada kabupaten yang sudah melakukan replikasi Satikomo, yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bondowoso,” sebut Santi.
Dalam forum sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Kota Mojokerto Mimik Nurjanti beserta Tim Penilai Badan (TPB) dan narasumber dari BPS Privinsi Jawa Timur Eko Hardiyanto.
Harapan yang akan datang dari adanya sosialisasi ini, walidata pendukung, produsen data, dan operator bisa meningkatkan penyediaan data secara periodik dan berkualitas. Serta, bagi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai lokus penilaian EPSS, nantinya diharapkan datanya sudah tersedia di Satikomo. (*)
