Jakarta, kabarterdepan.com – Viral film Dirty Vote membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran angkat bicara. Film Dirty Vote tsrebut berisi desan kecurangan di Pemilu 2024 yang diungkap oleh tiga pakar Hukum tata Negara, Yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Wakil Ketua TKN, Habiburokhman menyebut film Dirty Vote hanya berisi fitnah serta tidak ilmiah. Menurutnya di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat, namun bahwa sebagian yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat tidak asumtif dan sangat tidak ilmiah.
“Saya mempertanyakan tokoh-tokoh dalam film tersebut, saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah pemilu ini,” ujar Habiburokhman yang dikutip dalam akun @habiburokhman yang menayangkan konferensi pers pada Minggu (11/2/2024).
Ditambahkannya, narasi Film Dirty Vote sangat tidak berdasar. Menurutnya rakyat pasti sangat paham pihak tokoh yang banyak disebut dalam film tersebut yakni Joko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat.
“Intinya kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebutserta tidak melakukan pelanggaran hukum kita harus pastkan pemilu 2024 berlangsung damai, luber dan jurdil,” katanya.
Habiburokhman juga mengkritik keterangan pakar Feri Amsari tentang penunjukkan 20 penjabat (Pj) kepala daerah di 20 provinsi terkait pemenangan paslon tertentu sebagai data yang spekulatif. Ia mempertanyakan bagaimana Pj kepala daerah bisa memastikan pilihan politik warganya.
“Logikanya di mana gitu loh, dengan kewenangan Pj kepada Daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif, bagaimana bisa skenario yang disampaikan oleh Feri Amsari itu terwujud? 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50 persen memastikan orang di satu paslon yang diinginkan presiden semua. Itukan benar-benar narasi yang sangat spekulatif yang lemah secara argumen, makanya jauh dari ilmiah,” ujarnya.
Kemudian Habiburokhman mengomentari pernyataan Bivitri Susanti. Bivitri menyebut dirinya terlibat di film ini bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga Pemilu 2024 tidak bisa dianggap baik-baik saja.
“Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar, tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, apa buktinya, bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara kecurangan harus faktual. Ini murni asumsi,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan keterangan Zainal Arifin Mochtar tentang keterlibatan kepala desa. Secara garis besar, ia mengatakan film Dirty Vote adalah bernada fitnah.
“Ini juga nggak berdasar karena tidak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja ya kan lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu, bagaimana caranya?,” ujar Habiburokhman.
“Jadi saya pikir memang film ini didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara electoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan,” pungkasnya. (*)
