IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Politisi Gerindra Sebut Putusan DKPP Justru Memperkuat Posisi Gibran Sebagai Cawapres

Avatar of Jurnalis : Muzakki - Editor : Ano
Habiburokhman, politisi Gerindra. (X @habiburokhman)
Habiburokhman, politisi Gerindra. (X @habiburokhman)

Jakarta, kabarterdepan.com – Habiburokhman, Politisi Gerindra menyebutkan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan peringatan keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI justru menguatkan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres saat pendaftaran cawapres.

Dalam perkara itu DKPP menyebut Ketua KPU RI dan 6 anggotanya melanggar kode etik.

Responsive Images

Dikutip dari akun X (dulu Twitter) Habiburokhman sudah membaca keputusan DKPP. Ada 2 hal penting untuk diketahui oleh publik.

“Pertama justru DKPP memperkuat bahwa putusan MK nomor 90 yang mengubah syarat cawapres soal usia berlaku untuk pemilu 2024 dan KPU memiliki kewajiban untuk mengikuti putusan MK tersebut,” ujarnya, Senin (5/2/2024).

Hal kedua yang dapat dipahami dari keputusan tersebut, lanjut Habiburokhman, bahwa DKPP menilai KPU hanya melakukan kesalahan yang sifatnya teknis, yakni soal tindak lanjut keputusan MK yang seharusnya KPU mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023 dengan menyesuaikan dengan MK saat itu juga.

“Kita tahu saat itu sedang reses, kata DKPP walaupun reses tetap saja KPU bisa mengajukan bisa perubahan tersebut,” imbuhnya.

Yang kedua, KPU dianggap melanggar kesalahan teknis karena tanda yerima berita acara pendaftaran tidak diberikan pada saat pendaftaran dilakukan

“Kita tahu kan paslon (pasangan calon) Anies dan Muhaimin kemudian Ganjar-Mahfud mendaftar tanggal 19, paslon Prabowo-Gibran mendaftar tanggal 25 tetapi berita acara penerimaannya tanggal 27. Sesimpel itu sebenarnya putusan DKPP nggak ada kaitannya sama sekali dengan legitimasi legal standing pencalonan Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra tersebut berharap publik harus paham dan tidak ada masalah pasangan Prabowo-Gibran dengan putusan DKPP.

“Tidak ada juga secuilpun pelanggaran etika atau apa yang dilakukan paslon Prabowo-Gibran,” pungkasnyanya.(*)

Tinggalkan komentar