IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Pendidikan di Indonesia Seharusnya Dekat Dengan Isu Kesehatan Mental

Avatar of Jurnalis : Dinda - Editor : Yunan
pexels pixabay 207756 scaled
Ilustrasi pelajaran di sekolah (pexels)

Kota Malang, Kabarterdepan.com – Isu kesehatan mental kini memang banyak dibahas masyarakat. Namun nyatanya, pendidikan di Indonesia yang seharusnya dekat dengan isu tersebut masih jauh dari kata siap.

Sekolah yang merupakan tempat dimana usia anak hingga remaja menimba ilmu memang seharusnya mengajarkan banyak hal, termasuk isu kesehatan mental. Apalagi di masa-masa sekarang, dimana banyak remaja yang dinyatakan memiliki gangguan mental. 

Responsive Images

Buktinya Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan, lebih dari 19 juta orang Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun memiliki gangguan mental emosional. Dan lebih dari 12 juta orang dengan rentang usia yang sama mengalami depresi. 

Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fuji Astutik mengatakan, seharusnya satuan pendidikan tak hanya fokus ke pendidikan akademis atau non-akademis saja. Tetapi juga pada pelajaran mengenai keterampilan penyelesaian masalah dan penguatan mental.

“Anak-anak sekarang pintar, tapi mereka tidak kuat secara psikologis. Mudah frustasi, contohnya ketika mereka tidak mencapai prestasi yang ditargetkan. Saya rasa, kalau pendidikan juga fokus pada kekuatan mental itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa,” ungkap Fuji, Selasa (26/12/2023). 

Fuji juga menyadari, masih banyak masyarakat Indonesia yang tak tahu bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terutama para orang tua yang mayoritas masih belum paham dan kurang perhatian terhadap kesehatan mental anak-anaknya. 

Di sekolah-sekolah memang sudah ada pelajaran dan pelayanan Bimbingan Konseling (BK). Namun, Fuji menganggap pelajaran dan pelayanan BK masih kurang dimaksimalkan, terutama dari segi kurikulum. 

Kurikulum pendidikan BK seharusnya dapat memperdalam aspek-aspek kesehatan mental dan psikologis, seperti mengenali emosi dan cara mengendalikannya ketika terjadi masalah. BK juga dapat mempersiapkan semacam lingkungan dimana siswa dapat berbagi pengalamannya tanpa merasa dihakimi dan dibanding-bandingkan.   

“Mungkin dioptimalkan. Tidak masalah menghukum siswa yang melanggar peraturan. Tetapi harus lebih dari sekedar itu. Coba lebih fokus pada perspektif “kenapa dia seperti ini”. Bisa fokus ke program khusus yang dilihat dari jenjangnya, dari kebutuhan perkembangan dan karakteristik remaja,” lanjut Fuji.  

Fuji berharap pelayanan BK tak melulu tentang memberi skors pada siswa atau bimbingan karir saja. BK harus direkonstruksi sesuai dengan perkembangan zaman.

Tinggalkan komentar