Semarang, Kabarterdepan.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Haerudin mengatakan pendidikan politik menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadi konflik antargolongan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Perselisihan Hasil Pemilu, kemarin.
Dia meyakini pendidikan politik menjadi kunci yang akan mencegah dan meredam terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat.
“Konflik politik itu kuncinya di pendidikan politik. Kalau pendidikan politik sudah jalan itu bisa meredam konflik, karena potensi budaya politik tdak maksimal. Jadi budaya politik tidak menjadi gidden untuk kemudian melakukan kegiatan politik,” ujarnya, Sabtu (27/4/2024).
Ia menilai Pemilu 2024 baru lalu menjadi salah satu momen yang berpotensi menimbulkan konflik sosial sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun pemicunya yaitu perbedaan yang ada di masyarakat.
“Pemicu konflik ya perbedaan kepentingan, perbedaan politik, perbedaan suku dan agama. Perbedaan-perbedaan itu pasti memicu konflik,” ujar Haerudin.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digulirkan akhir tahun 2024 ini.
Haerudin mengatakan untuk meredam potensi konflik yang akan terjadi pada Pilkada 2024, Kesbangpol akan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, media, maupun juga partisipasi masyarakat.
“Yang pasti kita gandeng tokoh agama ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), tokoh masyarakat, ada ormas, lalu tokoh politik termasuk anggota dewan untuk bisa sama-sama melakukan pendidikan politik kepada masyarakat,” pungkas Haerudin. (Ahmad)
