Semarang, Kabarterdepan.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyebut, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merupakan salah satu sentrum perubahan birokrasi di Pulau Jawa.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jateng 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jateng 2025-2045, di Gedung Grhadika Bhakti Praja Semarang, Rabu (1/5/2024).
“Kami tidak bisa menghadiri semua Musrenbang. Kami hadir beberapa saja yang kami lihat penting. Selain Jatim dan Jabar, Kami lihat Jateng merupakan sentrum perubahan birokrasi yang penting untuk kami hadiri, termasuk pada kesempatan siang ini,” tuturnya.
Anas mengatakan, prestasi itu dilihat dari beberapa poin, di antaranya capaian penerapan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang cukup prima.
“Catatan Kementerian PAN RB, capaian RB Provinsi Jateng meraih predikat A,” ujarnya.
Untuk tingkat pemerintah kota, tercatat ada dua berpredikat A, kemudian 17 kabupaten/ kota meraih predikat BB, dan 16 kabupaten/ kota meraih predikat B.
“Sementara, capaian SAKIP Pemprov Jateng meraih predikat A, satu kabupaten meraih predikat A, tujuh kabupaten/ kota meraih predikat BB, dan 27 kabupaten kota meraih predikat B,” lanjutnya.
Adapun untuk indeks SPBE, Provinsi Jawa Tengah meraih predikat memuaskan. Tiga kabupaten tercatat meraih predikat memuaskan, 15 kabupaten/kota meraih predikat sangat baik, dan 17 kabupaten/kota meraih predikat baik.
“Saya mengapresiasi, karena secara umum Pemprov Jateng terutama kabupaten/kota dibandingkan kabupaten lain, nilai SAKIP dan RB relatif bagus. Ke depan perlu ada penjagaan konsisten, agar kinerja tetap baik,” ujar Anas.
Selain itu, ia berpesan kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, agar memperbanyak jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital. (Ahmad/**)
