Kota Mojokerto, KabarTerdepan.com – Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bicara pentingnya validitas data penurunan stunting di Kota Mojokerto.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.
Stunting juga ditandai kondisi kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak seusianya.
Pentingnya validitas data penurunan stunting itu disampaikannya ketika memberikan pengarahan dalam Audit Stunting Kota Mojokerto di Ruang Sabha Mandala Madya, Kamis (22/6/2023).
Menurut walikota, dalam menyelesaikan kasus stunting tidak hanya membutuhkan kerja di lapangan saja, namun validitas data penurunan stunting juga penting. Sebab dari data tersebut kerja yang sudah dilakukan bisa diakui atau tidak.
Semuanya sudah berupaya matian-matian tetapi data yang dirilis itu tidak akurat, tidak akan ada artinya. Jadi betapa pentingnya validitas data penurunan stunting itu yang harus kita perjuangkan, kata Ning Ita, sapaan akrab walikota.
Walikota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini juga menegaskan bahwa validitas data nantinya akan menjadi tolok ukur hasil kinerja serta menjadi dasar pembuatan kebijakan.
Kinerja kita akan diakui, keputusan dan kebijakan kita akan tepat sasaran kalau kita punya data yang valid. Tanpa data yang valid miliaran anggaran yang kita gelontorkan hasilnya tidak akan bisa terukur dengan valid, tegas Ning Ita.
Ning Ita menjelaskan, kepada para peserta audit stunting yang merupakan perwakilan dari perangkat daerah, TP PKK, Dharma Wanita, bahwa data prevalensi stunting di Kota Mojokerto yang dirilis oleh Survei Standar Gizi Indonesia (SSGI) adalah kurang sesuai.
Sebab data riil balita stunting berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Kota Mojokerto pada 2022 hanya sebesar 3,12% namun berdasarkan data SSGI mencapai 8,4%.
Ning Ita mengimbau untuk program penurunan stunting agar memperkuat validitas data disamping pendampingan intensif di lapangan. Sebab untuk melaksanakan program penurunan stunting itu semuanya berbasis anggaran.
Kalau anggaran setiap perangkat daerah ditambahkan jumlahnya miliaran. Maka kalau kemudian setelah anggaran miliaran dikeluarkan tetapi data yang dirilis lembaga resmi ini stuntingnya naik itu berarti kinerja kita dianggap tidak akuntabel secara pemerintahan, imbuhnya.
Untuk akurasi data EPPBGM bulan Mei 2023 di Kota Mojokerto hanya terdapat 148 balita stunting dari total sekitar 5700-an balita.
Yang harus kita penuhi tanpa SSGI salah satunya yaitu menggunakan antropometri terstandar 100% dan ini adalah tugas Dinkes segera dilakukan jangan sampai terlambat, pintanya.
Dalam kesempatan ini, Ning Ita juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi baik untuk pendampingan di lapangan maupun penyiapan data. Selain itu bekerja bersinergi menyinkronkan di lapangan jalan dengan baik, penyediaan data berkaitan dengan administrasi dilengkapi juga dengan baik.
Angka prevalensi stunting Kota Mojokerto berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).selama 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Yaitu dari 9.04 % pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 7,71 % dan semakin turun menjadi 4.84 % di tahun 2021, dan pada tahun 2022 menjadi 3.12%. (*)
