Kabupaten Mojokerto, KabarTerdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus berupaya menekan tingginya angka stunting.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengadakan audit kasus stunting (AKS) yang bertempat di ruang pintar Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, Rabu (11/10/2023).
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dalam Arahnya, meminta tim percepatan penurunan stunting (TPPS) untuk fokus pada pendampingan setiap kasus lebih melakukan intervensi kepada keluarga penderita dan selalu memonitor kasus stunting di Kabupaten Mojokerto.
“PR-nya dicatat, karena tahun ini terakhir kita melakukan audit stunting. Jadi saya minta tolong, pertama audit stunting tahun ini nanti di akhir tahun dilapor,” pintanya.
Dalam agenda itu, Bupati Mojokerto fokus pada 4 kasus, antara lain 1 kasus Calon pengantin (Catin) Kekurangan Energi Kronik (KEK), 1 kasus Ibu Hamil KEK, dan 2 kasus baduta atau balita stunting di tiga kecamatan yakni Kecamatan Gondang, Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Pacet.
Orang nomor satu di cakupan Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini juga mengimbau untuk selalu memadukan perkembangan kasus stunting serta dapat mengklasifikasikan setiap kasus stunting, baik di tingkat desa hingga tingkat kabupaten.
Sehingga dapat mempermudah dalam penanganan yang akan datang.
Maka saya minta bantuan untuk kasus-kasus stunting itu nanti bisa menyatukan mana yang Pr-nya desa, jadi bisa dilakukan sendiri oleh desa, mana pr-nya yang nanti harus ada intervensi dari kecamatan, dan mana pr-nya nanti yang dibawa ke tingkat kabupaten,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, terkait penanganan kasus stunting, baik dari catin, ibu hamil, dan baduta dapat ditindaklanjuti khususnya pada komunikasi dari tim teknis maupun dari tim pakar.
Teguh juga meminta, agar DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto untuk bisa menyiapkan kasus-kasus stunting yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam menangani permasalahan stunting di Bumi Majapahit.
“Untuk kadis, kalau bisa kasus-kasus stunting yang kita bahas benar-benar bisa menjadi model pembelajaran. Saya minta tolong diusulkan per kecamatan masing-masing tiga kasus, silahkan minimal sampling 30 persen,” jelasnya.
Selain itu, terkait pelaporan kasus stunting, Teguh mengimbau, agar seluruh TPPS dapat memperhatikan teknis pelaporannya, sehingga pelaporan kasus stunting dari tingkat desa hingga kecamatan bisa dimasukkan ke dalam sistem aplikasi.
“Jadi nanti TPPS dan tim audit bisa bekerja sama dengan baik, dari tingkat desa maupun tingkat kecamatan,” tutupnya.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto itu juga turut dihadiri Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Sugeng Nuryadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto, serta Camat dan kepala puskesmas tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Gondang, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Pacet. (*)
