Sidoarjo, Kabarterdepan.com – Terjadi penyegelan sejumlah ruangan di kantor dinas Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang diberi tanda pita maupun stiker atas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Sejumlah ruang yang disegel antara lain, ruangan Bidang Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan ruangan bidang Pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Penyegelan itu terjadi seiring beredarnya kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo. Tim anti rasuah itu juga dikabarkan melakukan kegiatannya di Sidoarjo. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo diperiksa KPK di dua tempat. Salah satunya di Mapolresta Sidoarjo.
Infromasinya, empat orang menjalani pemeriksaan sejak Kamis (25/1/2024) Yaitu, pejabat Eselon III di Pemkab Sidoarjo AP, dan istrinya S. Serta, dua orang lain, yaitu kasir pegawai bank BUMN di cabang Sidoarjo dan AS, pimpinan BPPD Sidoarjo.
Hingga Jumat (26/1/2024) kantor pajak itu terlihat sepi. Nyaris tidak ada kegiatan layanan. Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Andjar Surjadianto, bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) M. Makhmud sempat ke BPPD, didampingi oleh Sulistiono, seorang pejabat setempat.
Andjar berada di sana untuk memastikan pelayanan BPPD tetap berjalan. Namun, ketika dikonfirmasi, Andjar maupun Mahmud, enggan berkomentar.
“Silakan ke Pak Sulis saja,” ujar Mahmud.
Sebelumnya, dikabarkan terjadi OTT KPK di Sidoarjo. Diduga berkaitan dengan pencairan uang bernilai miliaran rupiah yang melibatkan sejumlah pejabat badan pelayanan pajak di Sidoarjo. (*)
