Jakarta, Kabarterdepan.com – Faisal Basri, salah satu ahli yang dihadirkan kubu 01 menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dianggap paling terbuka dalam memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden 2024.
Ekonom dari Universitas Indonesia itu mengkritik bahwa ketiga menteri tersebut secara aktif menunjukkan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana yang ia ungkapkan saat menjadi saksi dari Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).
“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” kata Faisal
Faisal mencontohkan, Airlangga pernah menyebutkan bahwa bansos yang disalurkan merupakan sumbangan dari Jokowi, dengan implikasi bahwa masyarakat seharusnya berterima kasih kepada Jokowi dengan cara mendukung kandidat yang didukungnya.
Di satu sisi, ia juga mencontohkan Zulkifli Hasan yang pernah mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Jokowi atas pemberian bansos. Faisal juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa masyarakat bisa membuat program bansos sendiri.
“Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos,” ujar Faisal Basri.
Faisal menganggap bahwa tindakan para menteri tersebut menunjukkan bahwa politisasi bansos tidak hanya tentang penyaluran dana, tetapi juga tentang mobilisasi pejabat.
Menurutnya, penggelontoran bansos menjelang Pilpres 2024 merupakan bentuk dari praktik politik yang merugikan yang disebut sebagai “pork barrel politics” kepada masyarakat miskin. Dia menyebutkan bahwa hampir separuh penduduk Indonesia yang tergolong dalam kategori miskin atau rentan miskin, rawan menjadi alat politisasi bansos.
“Jadi santapan (masyarakat miskin) memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya,” imbuhnya.
Perlu diketahui bahwa dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyaluran bansos menjelang Pilpres 2024, menganggapnya sebagai upaya curang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres tersebut. (Fajri)
