Grobogan, kabarterdepan.com- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Grobogan diminta fokus, kreatif dan inovatif dalam mencapai indikator kinerja utama daerah.
Hal itu disinggung langsung oleh Bupati Grobogan saat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah di Pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa (26/3/24).
Di dalam musrenbang tersebut, Bupati Grobogan juga menyampaikan selain penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pihaknya juga harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025
Sri Sumarni memaparkan bahwa untuk perencanaan ke depan, masih banyak PR yang harus dituntaskan. Utamanya peningkatan perekonomian dan daya saing daerah, permasalahan kesehatan dan pendidikan, kualitas infrastruktur pekerjaan umum, penurunan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Grobogan juga menyinggung tentang pengelolaan lingkungan hidup dan tangguh bencana menjadi prioritas dalam perencanaan di tahun selanjutnya.
“Perencanaan 2025 harus fokus menangani isu strategis, mengacu tema pembangunan. jelas, terukur targetnya dan realistis,” harap Bupati Grobogan.
Pihaknya meminta, untuk memprioritaskan secara cermat mendasarkan pada perkembangan permasalahan terkini serta capaian kinerja yang ada.
“Kejadian bencana banjir di bulan Februari dan Maret yang lalu, mari kita jadikan evaluasi untuk perencanaan dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan,” pintanya.
Menurut Bupati, OPD harus fokus, kreatif dan inovatif dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Daerah. “OPD harus memahami bahwa anggaran kita terbatas,” tambahnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto, dalam kesempatan itu, menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi 2023 mengalami penurunan dibanding 2022. Meski, angkanya masiih cukup tinggi, yakni 4,98 dari sebelumnya 5,98 pada 2022.
Kemudian, angka kemiskinan juga masih tinggi karena di atas angka nasional dan Jawa Tengah. Pada 2023 lalu, angka kemiskinan Grobogan sebessar 11,72 persen hanya turun sedikit dari 2022 sebesar 11,80 persen. Angka nasional 9,36 persen dan Jateng sebesar 10,77 persen.
Meski begitu, angka pengangguran terbuka diklaim lebih rendah atau lebih baik dibanding Jawa Tengah dan nasional. Pada 2023 lalu, angka kemiskinan Grobogan sebesar 4,02 persen. Sedangkan, angka nasional sebesar 5,32 persen dan Jawa Tengah sebesar 5,13 persen.
Sekda juga memaparkan, jalan yang kondisinya baik atau mantap sebesar 86,46 persen. Angka itu hanya meningkat sedikit dari 2022 lalu sebesar 85,61 persen. Total jalan kabupaten yakni sepanjang 942 kilometer.
”Jalan-jalan sudah banyak yang meningkat menjadi lebih baik atau istilahnya mantap. Tinggal 15 persen yang masih belum baik. Tapi ternyata untuk menuntaskan 100 persen butuh biaya sangat besar, sebesar Rp 623,58 miliar,” ujar Anang. (kin).
