Jakarta, kabarterdepan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi pernyataannya tentang presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu 2024.
Dalam sebuah video di kanal YouTube@sekretariatpresiden, Jokowi mengatakan bahwa konteks ia berbicara saat itu menjawab pertanyaan wartawan.
Jokowi mengatakan, dia hanya menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai ‘menteri non-partai politik yang ikut dalam kampanye’.
“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 299 menyampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye,” ujar Jokowi, Jumat (26/1/2024).
Presiden Jokowi meminta apa yang disampaikannya tidak ditarik kemana-mana.
“Jelas jadi saya sampaikan sesuai ketentuan mengenai undang-undang pemilu, jangan ditarik kemana-mana,” imbuh Jokowi.
Jokowi menambahkan, dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika berkampanye.
“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” Kata Jokowi.
Jokowi pun minta masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak membuat interpretasi yang berbeda terkait pernyataannya. Ia menegaskan pernyataan terkait presiden boleh memihak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” pungkasnya. (*)
