Jombang, KabarTerdepan.com – BPJS Kesehatan telah resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) untuk mengakselerasi capaian Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan, program PESIAR dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat.
“Capaian UHC melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” ujar Ghufron, dikutip dari siaran pers pada Kamis (31/8/2023).
Pembangunan berkelanjutan tersebut, imbuh Ghufron, berupa Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100% cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN.
Dirut BPJS Kesehatan itu melanjutkan, dihadirkannya program PESIAR ini bertujuan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam JKN.
Keterlibatan dengan target minimal 98% penduduk sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Masih kata Ghufron, program Pesiar dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.
“Menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga termasuk bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing,” jelasnya.
Selaras dengan hal tersebut, BPJS telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Pesiar.
Ghufron optimis dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, Program Pesiar mampu mendorong percepatan capaian UHC demi memberikan perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat desa.
Di sisi lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan.
Menurutnya, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.
“Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS muncul pada SDGs Desa. Artinya, BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, khsususnya bagi warga desa yang masih miskin,” pungkasnya. (*)
