Kabupaten Mojokerto, KabarTerdepan.com –Proyek pembangunan IGD Terpadu RSUD Prof dr Soekandar yang terletak di Jalan Hayam Wuruk nomor 25 Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto terus dikebut. Rencananya fungsi bangunan dengan empat lantai itu akan beroperasi di awal tahun 2024.
Direktur RSUD Prof dr Soekandar, dr Djalu Naskutub mengatakan, saat ini progres pembangunan IGD Terpadu tersebut masih 25 persen. Pembangunan sempat agak terlambat karena proses pembongkaran gedung lama yang tidak bisa dilakukan di tahun 2022 karena masih digunakan untuk pelayanan pasien.
“Begitu diputuskan 5 Mei 2023 (pembongkaran), satu bulan sebelumnya, baru kami putuskan untuk pindah. Jadi kita tidak bisa menghilangkan pelayanan, begitu kita tahu tanggal kontrak, sebelumnya sudah kita proses untuk berpindah,” ujarnya, Jumat (18/8/2023).
Lebih lanjut dr Djalu memaparkan, proyek pembangunan gedung IGD Terpadu itu ditarget selesai 30 November 2023. Bangunan itu nantinya memiliki konsep empat lantai. Lantai satu diperuntukkan IGD kegawatdaruratan sekaligus untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial / Emergensi Komperhensif (Ponek). Sedangkan lantai dua nantinya untuk ruangan persalinan dan Ponex. Sementara untuk lantai tiga digunakan untuk ruangan bayi, dan lantai empat untuk kamar operasi darurat.
Keberadaan Gedung IGD Terpadu ini, lanjut dr Djalu, akan memuat lebih banyak bed tempat tidur pasien dari Gedung sebelumnya. Kapasitas IGD nantinya akan bertambah dua kali lipat, lebih dari 20 bed. Selain itu dr Djalu sudah menganggarkan P-APBD tahun untuk pengadaan peralatan kesehatan dengan harapan IGD Terpadu ini akan mulai beroperasi awal tahun 2024.
“IGD yang kemarin sudah tidak representative dengan rumah sakit yang tipe B. Kami sudah menganggarkan P-APBD tahun ini untuk meja dan segala macam alkesnya, ada beberapa miliar (anggaran). Cuma mungkin kamar operasi, yang besar-besar bertahap. Yang paling penting Poli dan IGD harapannya 2024 bisa operasional,” jelas dr Djalu.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah mengatakan, pembangunan IGD Terpadu RSUD Prof dr Soekandar sudah melalui tahapan yang benar dan adil.
Pembangunan IGD Terpadu diawali rencana umum pengadaan barang dan jasa oleh pengampu pengguna anggaran RSUD Soekandar. Karena termasuk salah satu proyek strategis Kabupaten Mojokerto, maka sebelum masuk ke tender, proyek ini harus dilakukan review oleh inspektorat.
“Setelah ada dokumen review dan bisa dilakukan tender, baru kami melakukan proses pengumuman tender. Maret 2023 kami mengumumkan tender. Beberapa hari kemudian dilakukan penjelasan pekerjaan, dan dilanjutkan dengan pembukaan penawaran. Setelah dibuka penawaran ada kurang lebih 24 penawar,” ujarnya.
Berbagai penawar itu kemudian dilakukan evaluasi dan klarifikasi, mulai dari administrasi, teknis, dan harga. Kalau sudah lulus evaluasi administrasi, beralih ke evaluasi teknis dan harga. Tapi kalau di tahapan administrasi maupun di teknis gugur, maka tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi penawaran harga.
“Persyaratan untuk ikut tender kan sedemikian sederhana, tidak ada syarat tambahan yang tidak disyaratkan oleh undang-undang, yang disyaratkan hanya peralatan dan personel, sehingga dari pengalaan personel itu kami butuh melakukan klarifikasi,” imbuh Yuni.
Masih kata Yuni, misalnya penawar nomer satu menyampaikan pengalaman pembangunan di mana, maka dilakukan klarifikasi ke si pemberi kerja, apakah betul atau tidak. Sehingga mengerucut menetapkan penawar nomer 6, 11 dan 12 yang persyaratannya memenuhi syarat dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Perankingan itu berdasarkan harga, semua tadi kita lakukan evaluasi, klarifikasi, mendapatkan tiga yang memenuhi syarat artinya bisa, itu yang kami usulkan untuk kami tetapkan menjadi pemenang. Dari penawaran yang terendah. Ternyata (Penawar) nomer 6, sedangkan penawar nomer 11, 12 berstatus cadangan satu dan cadangan dua,” imbuh Yuni.
Penawar nomer enam tersebut tercatat memiliki efisiensi sekitar 16 persen atau harga Rp 35,8 miliar dari pagu Rp 43,1 miliar.
“Tetapi dimenangkan dengan harga Rp 35,8 miliar. Jadi sudah ada efisiensi sekitar 16 persen dari pagu yang seharusnya. Untuk pemenang tender pun ada syarat minimum penawaran di angka 80%, tidak boleh kurang dari itu, bahkan 79,99 persen saja tidak boleh,” pungkasnya. (*)
