Surabaya, KabarTerdepan.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah menyampaikan ada beberapa hal yang urgent untuk segera dikerjakan oleh 12 Penjabat (Pj) bupati/wali Kota yang baru dilantik di Gedung Negara, Grahadi, Surabaya, Minggu (24/9/2023).
Khofifah menegaskan pesan pertama yaitu terkait penyusunan APBD perubahan tahun 2023. Tidak hanya itu mereka juga harus kerja cepat karena sebentar lagi juga sudah masuk dalam penyusunan rancangan APBD 2024.
“Bagi Pj yang sebelumnya memang sekda, mungkin sudah tune in. Namun yang bukan, tolong untuk melakukan koordinasi secara intensif agar penyusunan anggaran daerah bisa dilakukan cepat dan akurat,” ujar Khofifah.
Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah kepada 12 Pj bupati/wali kota yang dilantik dan diambil sumpah yang terbagi menjadi dua sesi.
Pelantikan sesi pertama pukul 09.00 WIB diikuti 6 Pj bupati yaitu Masrukin sebagai Pj Bupati Pamekasan, Arief Moelia Edie sebagai Pj. Bupati Bangkalan, Andriyanto sebagai Pj. Bupati Pasuruan, Ugas Irwanto sebagai Pj. Bupati Probolinggo, Bambang Soekwanto Pj. Bupati Bondowoso, dan Indah Wahyuni sebagai Pj. Bupati Lumajang.
Pelantikan sesi kedua pukul 14.00 WIB diikuti 6 Pj bupati/wali kota. Mereka adalah Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Pj Bupati Jombang Sugiat, Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Pj Bupati Magetan Hergunadi, Pj Bupati Madiun Tronto Pahlawanto, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Sementara, Pj Tulungagung Heru Suseno akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Grahadi pada Senin (25/9/2023).
Dalam proses pelantikan dilakukan juga penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan pakta integritas oleh para Pj bupati/wali kota dan gubernur Jatim.
Selain itu dilakukan serah terima jabatan dari purna tugas bupati/wali kota kepada Pj bupati/wali kota.
Gubernur Khofifah melanjutkan pesannya agar Pj bupati/wali kota tetap berkoordinasi bupati/wali kota yang purna tugas.
“Tolong hal-hal yang mungkin memang harus dikoordinasikan dengan purna tugas bupati/wali kota maka tolong lakukan itu agar terbangun kesinambungan program dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Mantan menteri sosial itu menyebutkan hal itu juga dilakukannya saat awal menjabat Gubernur Jatim untuk berkomunikasi intens dengan Pakde Karwo, gubernur sebelumnya. Misalnya saat berkoordinasi terkait penerapan SMK Mini.
“Saya sempat menanyakan terkait SMK mini yang ternyata adalah tempat pelatihan vokasi. Dan itu kami komunikasi dan konfirmasikan untuk keberlanjutan program selanjutnya,” papar Khofifah.
Untuk itu, Khofifah meminta para Pj bupati/wali kota yang baru saja dilantik untuk tak sungkan melakukan hal serupa. Ini penting untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, ia berpesan untuk Pj bupati/wali kota untuk patuh pada arahan dan instruksi presiden. Dikatakannya bahwa arahan presiden ada empat hal.
Yang pertama adalah terkait penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Khusus terkait ini ia lebih dulu menyampaikan terima kasihnya pada bupati/wali kota yang telah purna tugas.
Dimana berkat kerja keras mereka kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis.
Berikutnya yang jadi arahan presiden juga adalah terkait infrastruktur dan terkait peningkatakan investasi.
Ia berharap para PJ bupati/wali kota untuk tancap gas mendorong investasi karena ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait saat ini memasuki tahapan-tahapan Pemilu, ia meminta para Pj bupati/wali kota untuk bisa sebaik mungkin menyiapkan teknis penyelanggaraan yang mengutamakan kondusivitas.
Ia meminta Pj bupati/wali kota untuk berkoordinasi dengan dandim maupun kapolres agar keamanan dan ketertiban bisa terjaga.
“Pesan saya adalah Jatim jangan sampai batuk. Kalau batuk dropletnya bisa sampai Ibukota,” tegasnya. (*)
