MOJOKERTO – Dengan 16 armada bus, sebanyak 700 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto berangkat ke Jakarta untuk menolak jabatan Kepala Desa 9 tahun, Selasa (24/1/2023).
Meski situasi sedang turun hujan, ini tak menyurutkan ratusan perangkat desa bertolak ke Jakarta. Mereka pun berkmpul di PPST Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sebelum berangkat.
Rencananya ratusan perangkat desa Se-Kabupaten Mojokerto akan bergabung dengan rekan-rekannya dari daerah lain untuk melakukan aksi Silaturahmi Nasional (Silatnas) Perangkat Desa se-Indonesia (Silatnas) di depan Gedung MPR/DPR RI pada, Rabu (25/1/2023) besok.
Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto Heru Mulyono, menegaskan aksi ini dalam rangka silatnas jilid ke-3 untuk Jawa Timur dan Nasional. Pihaknya mempunyai satu visi dan misi, yakni untuk menyejahterakan perangkat desa.
“Visi dan misi kami satu, yakni menyejahtrakan perangkat Desa. Salah satunya, kita menolak jabatan perangkat desa disamakan dengan jabatan kepala desa 9 tahunâ€, ucapnya.
Tak hanya itu, Mulyono menambahkan, nanti pihaknya meminta kepada Menteri Dalam Negeri terkait tentang jaminan hari tua dan no induk perangkat desa karena selama ini perangkat desa tidak memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).
“Kami juga menuntut agar kejelasan status perangkat desa yang menjadi bagian dari ASN tanpa menghilangkan hak asal usul desa. Total yang berangkat berjumlah 762 perangkat desa dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.
