Bali, kabarterdepan.com – Senator asal Bali Arya Wedakarna viral di media sosial X (dulu Twitter). Ia diduga mengucap kalimat rasis yang merendahkan jilbab atau hijab bagi muslimah.
Video itu disebut direkam saat rapat reses di Bali. Arya terlihat memarahi kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan otoritas pengelola bandara.
Dikutip dari akun X (dulu Twitter) @unmagnetism, anggota DPD asal Bali itu marah.
“front Line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup nggak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek,” kata Arya dengan nada tinggi yang dikutip Kabarterdepan.com, Senin (1/1/2024).
Video dugaan rasis yang diicap Arya kemudian viral dan mengundang kontroversi. Tidak sedikit yang menilai senator asal Bali itu telah merendahkan penutup kepala pada wanita muslimah atau hijab.
Dalam video itu nampak ucapan Arya yang ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab.
“Senator satu ini emg rasis supremasis far-right parah. narasinya selalu anti-pendatang, islamofobik, etnofasis. warlok jg sebenernya banyak yg ga suka sm belio,” tulis akun X @kadyasan***.
“Cewek berjilbab mana yang menolak mu bang sampe segitu bencinya sama jilbab, ” tulis akun @rg***.
Arya kemudian melakukan klarifikasi atas ucapannya. Ia menyebut seseorang yang tidak bertanggung jawab telah memotong videonya.
“Ternyata video AWK dipotong. Klarifikasi dan penjelasan senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS atas potongan video rapat resmi DPD RI B65 dimasa reses pada 29 Desember 2023 yang dipotong oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya melalui instagram pribadinya @aryawedakarna, Selasa (2/1/2024).
“Dan terkait aspirasi dan suara rakyat konstituen AWK agar putra/putri daerah Bali diprioritaskan menjadi Front Liner Bea Cukai di airport Ngurah Rai dan kepatuhan instansi apapun di Bali pada Perda Bali no 2/2012 tg pariwisata Bali yang tegas dijiwai dan bernafaskan budaya Hindu dan diperkuat UU Provinsi Bali no 15/2023. AWK memahami bagi pihak-pihak yang tersinggung dan berkeberatan, disampaikan permohonan maaf. Dumogi Indonesia Damai. Merdeka,” imbuhnya. (*)
