Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur.
Agenda yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Shangri La, Rabu (3/4/2024) itu dihadiri oleh sedikitnya 500 tamu undangan yang terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan media informasi se-Jawa Timur.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, Pemprov Jawa Timur berkonsentrasi pada beberapa isu sosial, salah satunya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Fokus RPJPD dan RKPD Jawa Timur masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen, kemudian peningkatan infrastruktur jalan, serta transportasi publik modern yang memadai,” ungkap PJ Gubernur Jatim itu.
Selanjutnya, Adhy Karyono juga membeberkan tentang percepatan proses pengurangan kemiskinan, dimana saat ini masih di atas dua digit, sehingga diupayakan untuk mempercepat penurunannya pada tahun 2024 ini.
“Dan akhirnya di tahun 2025 kita tetapkan untuk sampai 2030 di bawah dua digit, di bawah 9 koma,” tegasnya.
Sedangkan untuk digitalisasi, Adhy mengatakan, transformasi digital sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu. Untuk yang akan datang transformasi digital akan terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dari Menpan RB.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memaparkan tentang pembangunan yang harus mengarah pada Birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.
“Sehingga saat ini kita menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinannya, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya,” ujar Menpan RB.
Azwar Anas juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada. Maksudnya, Menpan mendorong adanya digital government atau pemerintahan yang berbasis digital, sebagaimana yang telah diterapkan di negara negara tetangga di Asia.
“Transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini kita ingin satu aplikasi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat. Mudah-mudahan Provinsi (Jawa Timur) bisa memulai. Dari ratusan aplikasi yang ada di Biro-biro, di Dinas, nanti dijadikan satu portal,” pungkasnya. (*)
