Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Kebutuhan logistik kotak suara di Kabupaten Mojokerto masih kurang. Kebutuhan kotak suara pada pemilu 2023 di Kabupaten Mojokerto sebanyak 16.540 buah.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori dalam Media Gathering KPU Mojokerto dalam rangka sosialisasi tahapan pengelolaan logistik pemilu tahun 2024, di Lynn Hotel Kota Mojokerto, Selasa (5/12/2023).
Dijelaskan Muslim Bukhori, untuk kebutuhan logistik pada tahap 1 KPU Kabupaten Mojokerto membutuhkan tinta sebanyak 6.616 botol tinta. Nantinya tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) disediakan 2 buah tinta.
Sementara kebutuhan segel plastik membutuhkan 86.008 buah, kotak suara sebanyak 16.540 dikarenakan satu TPS ada 5 kotak suara, segel kertas 318.075 keping dan bilik suara sebanyak 13.232 buah.
“Yang sudah datang 620 kotak suara, hari ini ada datang lagi tapi belum ada laporan jumlahnya. Hanya kotak suara yang saat ini masih proses, belum dikirim semua,” ujarnya.
Muslim Bukhori menambahkan, sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu 2024, KPU Kabupaten Mojokerto menyewa dua unit gudang milik Bulog Cabang Surabaya Selatan yang berlokasi di jalan RA BAsuni, Sooko, Kabupaten Mojokerto. Biaya sewa dua Gudang itu sekitar Rp 628 jutaan.
“Kita menyewa gudang logistik yang ada di bulog, sebanyak 2 gudang, masing-masing gudang luasnya 1440 meter persegi. Satu Gudang kita sewa selama 24 bulan fungsinya untuk menyimpan logistik,” ujarnya.
“Kita tidak tahu nanti itu sekjen KPU RI menurunkan perintah untuk menghapus sisa logistik itu sampai kapan, sehingga perintahnya lama sampai 24 bulan. Yang satu bulan kita sewa untuk 4 bulan. Untuk mengelola, sortir, lipat, setting packing logistik,” imbuhnya.
Sementara itu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin mengatakan akan ada pemeriksaan kesehatan untuk petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.
“Memang pemeriksaan kesehatan itu menjadi perhatian kita, karena menjadi atensi nasional, berkaca tahun 2019, maka KPU bahwa penyelenggaran semua dilakukan yang namanya screening kesehatan mereka harus diperiksa kadar gula, kolesterol, hipertensi. Itu pernah kita lakukan di tingkat PPK dan PPS,” ujarnya.
Lebih lanjut Zainul menambahkan, KPU Kabupaten Mojokerto juga meminta kepada Dinkes bahwa harus ada mobil Kesehatan keliling atau satgas dari dinkes waktu hari H.
“Ketika kita sakit itu ada pihak pertolongan pertama, fungsinya itu ke sana. Sehingga untuk penyelenggara di tingkat TPS ketika mengalami gangguan kesehatan langsung bisa ditangani. Itu kami usulkan kepada dinkes. Dan insya Allah dinkes siap menindaklanjuti karena ini memang hajat nasional,” pungkasnya.
Puluhan wartawan dari media cetak, online, maupun televisi hadir dalam kegiatan tersebut. (*)
