Jakarta, kabarterdepan.com – Pasangan Calon (Paslon) capres-cawapres nomor urut 2 berencana membentuk kementerian baru.
Prabowo-Gibran yang menang pilpres 2024 versi hitung cepat atau Quick Count berencana membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru yang khusus menjalankan program makan siang dan susu gratis.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko. Menurutnya, program ini perlu melibatkan lintas kementerian, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
Program makan siang dan susu gratis ini memang menjadi salah satu program kampanye Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Oleh sebab itu, pihak Prabowo dan Gibran membuka peluang akan dibentuknya Kemenko baru.
“Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional,” ujar Budiman, Kamis (22/2/2024).
Dijelaskan Budiman, keberadaan kementerian koordinasi yang baru tersebut akan membuat belanja negara untuk program tersebut dilakukan secara efektif.
Budiman juga menyebut pemerintah juga bisa mengembangkan konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan untuk memenuhi kebutuhan program ini. Dalam hal ini desa akan menjadi andalan untuk memproduksi komoditi dan bahan pangan.
“Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis,” tegas Budiman.
Meskipun demikian, imbuh Budiman, rencana pembentukan kementerian baru ini akan dibahas lebih lanjut.
Sementara itu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, mengatakan, program makan siang gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil membutuhkan dana hingga Rp 400 triliun pada 2029.
Pihak Prabowo dan Gibran nantinya akan menunjuk konsorsium yang terdiri dari dua kementerian untuk memimpin, menjalankan program dan mengelola anggarannya.
“Akan di co-chair dua kementerian, yaitu kementerian pendidikan yang mana kementerian ini bertanggungjawab untuk menyalurkan benefit dari pemerintah. Yang kedua Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk memastikan gizinya,” pungkas Dedek. (*)
