Semarang, Kabarterdepan.com – Upaya mendorong pemajuan kebudayaan Nasional harus konsisten dilakukan. Hal ini dalam rangka mempertahankan identitas bangsa, agar dapat menjawab berbagai tantangan di era globalisasi.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi Menjawab Tantangan Masa Depan dengan Pemajuan Budaya, di Hotel Aston Inn Pandanaran, Kota Semarang, Kamis (25/4/2024). Ia mendorong pemerintah memperkuat nilai-nilai budaya untuk mempertahankan identitas bangsa.
”Di tengah perubahan dunia yang terbilang cepat, mempertahankan identitas bangsa melalui penguatan nilai-nilai budaya dengan upaya pemajuan kebudayaan, merupakan langkah penting yang harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” ungkapnya.
Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, lanjutnya, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia pada 2023 mencapai 55,13 poin.
“Skor IPK Nasional pada 2023 itu, masih berada di level “cukup”, yakni di kisaran 40 sampai 60 poin, belum berubah dari level tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Lestari menjelaskan, kerangka penilaian IPK itu terdiri dari 31 indikator, yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global.
“Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya. Selanjutnya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender,” terangnya.
Menurut Lestari, saat ini sejumlah kendala dihadapi dalam proses pengembangan kebudayaan Nasional.
“Antara lain masalah kurangnya apresiasi, regenerasi, kurang tepatnya konsep pelestarian budaya, hingga berangsur hilangnya tradisi di sejumlah daerah berhadapan dengan tantangan masuknya budaya luar dalam keseharian kita,” tambahnya.
Sejumlah kendala itu, ujarnya, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk segera diatasi.
Level IPK Nasional, lanjutnya, harus terus ditingkatkan dalam upaya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya Nasional, terhadap setiap warga negara.
”Catatan IPK Nasional itu, sejatinya dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pengetahuan (evidence-based policy). Sehingga perencanaan pembangunan kebudayaan, dapat menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keadaan di setiap wilayah,” tegas dia.
Karena itu, Lestari mendorong, agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mampu membangun kolaborasi dengan baik, untuk meningkatkan proses pembangunan kebudayaan Nasional yang berkelanjutan.
”Dengan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar pada sendi kehidupan masyarakat, dapat terbangun landasan utama tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” pungkasnya. (Ahmad)
