Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Puluhan tenaga Non ASN Bagian Umum Pemkot Mojokerto telah resmi menjadi tenaga outsourcing di PT DCG per tanggal 1 November 2023.
Sebelumnya, puluhan non ASN telah melakukan penandatanganan kontrak dengan PT Duta Clean Group (DCG) di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Selasa (31/10/2023).
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Fibriyanti menjelaskan bahwa tidak ada hak-hak Non ASN yang akan berkurang jika bergabung jadi outsourcing.
“Gaji dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan tetap diberikan sama seperti saat jadi Non ASN Pemkot. Bahkan, mereka nanti juga dapat THR,” jelas Fibriyanti.
Dijelaskan Fibriyanti, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto No 34 Tahun 2023 tentang Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Dalam pasal Pasal 3 ayat 2 tertulis, “Penyedia jasa alih daya wajib mempekerjakan Pegawai non ASN yang sudah bekerja di lingkungan Perangkat Daerah pada saat Peraturan Walikota ini diterbitkan sebagai pegawai alih daya (outsourcing).”
Sementara pada Pasal 4 ayat 2 tertulis, “Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pegawai non ASN dapat diberikan Tunjangan Hari Raya dan jaminan sosial ketenagakerjaan.”
Selain itu, lanjut Yanti, pola alih daya ini dapat memperjelas jenjang karir mereka. Jika kerjanya bagus, maka bisa dipromosikan menjadi supervisor dengan honor yang lebih tinggi lagi.
“Kalau di Non ASN selamanya akan menjadi kayak gini. Karena jabatan mereka termasuk jabatan non keahlian yang tidak masuk formasi P3K. Sehingga jika ingin menggunakan jasa mereka, maka harus melalui pola outsourcing,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menunjuk Bagian Umum Pemkot Mojokerto sebagai pilot project kebijakan penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) ini.
Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, pihaknya melaksanakan proses tahapan cukup panjang, dimulai dari pembekalan persiapan alih daya pada Senin (16/10/2023) lalu dengan menghadirkan wali kota dan Sekdakot di Pendopo Rumah Rakyat.
“Pembekalan ini untuk memberikan penjelasan agar mereka paham, jika kebijakan ini merupakan amanat peraturan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan,” tukas Yanti.
Setelah dilakukan pembekalan, tanggal 21 dan 22 Oktober juga dilakukan training peningkatan skill untuk persiapan menuju alih daya ke PT DCG selaku rekanan yang ditunjuk.
“Harapan kita, mereka dapat segera menyesuaikan diri dengan budaya kerja baru dari perusahaan pengelola tenaga kerja tersebut,” tegasnya.
Masih kata Yanti, tanggal 23 Oktober dilakukan tahapan putus kontrak. Lalu tanggal 24 hingga 27 Oktober, para eks Non ASN Bagian Umum diberi kesempatan untuk melamar ke PT DCG dengan mengikuti tes tulis, wawancara dan psikotes.
“Ini bukan tes rekrutmen penentuan diterima atau tidak, tapi hanya untuk melihat kompetensi hasil pelatihan kemarin. Jadi pasti diterima semua, karena di Perwali tidak diperbolehkan untuk memberhentikan mereka,” pungkasnya.
Pada Bagian Umum Pemkot Mojokerto terdapat 56 tenaga Non ASN, terdiri dari sopir, house keeping, pramusaji, tukang kebun dan cleaning servis.
Dari 56 orang tersebut, hanya tiga yang tidak melanjutkan kontrak karena faktor usia dan urusan keluarga mendesak. (*)
