Surabaya, Kabarterdepan.com – Bertekad wujudkan ekosistem yang halal, Universitas Airlangga (UNAIR) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkolaborasi menggelar Festival Halal Airlangga 2023 di Airlangga Convention Center (ACC) Surabaya, Rabu (6/12/2023).
Festival ini berisi serangkaian acara seperti kuliah tamu untuk UMKM, layanan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB), layanan sertifikasi halal gratis, dan bazar UMKM halal yang ditujukan sebagai fasilitas bagi UMKM di Indonesia dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan penjualan produk halal.
“Acara ini diselenggarakan agar para UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dapat berkonsultasi dan langsung mengurus sertifikasinya di sini,” papar Abdul Rahem, ketua pusat halal UNAIR.
Dengan slogan “menyinergikan peluang dan potensi menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah naik kelas,” Festival ini dihadiri oleh 800 peserta yang seperempatnya adalah UMKM yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Siti Aminah, juga menyosialisasikan terkait urgensi sertifikat halal dan penahapan pengajuan sertifikasi halal yang harus dijalani para pelaku UMKM seperti melakukan permohonan sertifikasi halal, menunggu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa semua dokumen, uji kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sampai dengan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa pada 18 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman sudah wajib bersertifikat halal. Jika tidak, akan dikenakan sanksi seperti mendapatkan teguran yang mengharuskan pelaku UMKM mengajukan sertifikasi halal selama 14 hari kerja.
Apabila lebih dari 14 hari kerja tidak ada tindakan lebih lanjut oleh pelaku UMKM tersebut, produknya akan ditarik dari pasar.
“Produk makanan dan minuman wajib sudah bersertifikat halal pada 18 Oktober 2024 nanti. Kalau produk kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan apa pun yang terbuat dari hewan itu batasnya nanti tanggal 17 Oktober 2026,” tutur Siti Aminah.
Dirinya juga menjelaskan seperti yang tertuang di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PBPJPH) dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi atau pajak penghasilan.
Biaya pengajuan sertifikasi pun gratis asal mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Harapannya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas dari pemerintah ini.
Setelah sesi pemaparan dan tanya jawab, festival ini ditutup oleh penyampaian kesan pesan oleh UMKM terpilih.
“Saya sangat berterima kasih dengan adanya fasilitas dari UNAIR ini, penjualan abon ayam saya sekarang sudah sampai mancanegara. Saya harap, fasilitas ini selalu ada untuk membantu para UMKM yang membutuhkan konsultasi dan pendampingan seputar pembuatan sertifikasi halal,” pungkas salah satu UMKM terpilih pada Festival tersebut.
