Kota Batu, Kabarterdepan.com – Ketua DPRD Kota Batu berharap pihak-pihak terkait dari Kota Batu dapat segera membuat perencanaan pembangunan flyover Jurang Susuh.
Setelah sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau langsung jalan curam penghubung antara Kota Batu dan Kabupaten Malang itu, Senin (18/12/2023) lalu.
Seusai mengajukan usulan tentang perencanaan pembangunan flyover Jurang Susuh, Dinas PUPR Kota Batu mendapatkan respon cepat dari Kementerian PUPR.
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kementerian PUPR datang langsung ke Kota Batu untuk meninjau langsung proyek flyover Jurang Susuh.
Diketahui dalam pertemuan P2JN dengan Dinas PUPR, terjadi sedikit perbedaan pendapat terkait luasan pembangunan flyover. Dalam proposal yang diajukan Dinas PUPR, flyover akan dibangun dengan panjang 200 meter dengan lebar 7 meter.
Namun, P2JN malah menyarankan flyover dibuat dengan panjang 250-300 meter. Saran tersebut pun cukup dipertimbangkan, sebab akan melebihi Rp 56 miliar sebagai prediksi dana.
Selain itu, Dinas PUPR Kota Batu juga memperkirakan waktu pembuatan perencanaan bakal memakan empat bulan.
Jika dalam waktu empat bulan perencanaan benar-benar matang, maka pembangunan flyover akan membutuhkan waktu delapan bulan dan dua bulan pengadaan.
Di lain sisi, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi meminta dinas–dinas terkait untuk segera membuat dan mematangkan perencanaan pembangunan jalur yang berada di Desa Giripurno, Kota Batu sekaligus yang berbatasan dengan Desa Tawangargo, Kabupaten Malang itu. Hal tersebut demi mengamankan kesempatan untuk mendapat bantuan dari pusat ini.
“Kita harus sat-set wat-wet, kalau tidak begitu nanti kesempatan ini bisa diambil daerah lain. Ini Kementerian PUPR mumpung memberikan kesempatan,” ungkap Asmadi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (27/12/2023).
Sebagai informasi, Dinas PUPR Kota Batu akan mengambil dana Rp 1 miliar dari APBD 2024 untuk tahap perencanaan saja. Dan terkait perencanaan pembangunan flyover ini, Dinas PUPR masih berencana untuk berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Malang.
Untuk itu, Asmadi berharap perencanaan pembangunan ini benar-benar dirundingkan dengan baik antara kedua belah pihak. Apalagi, terdengar isu tentang Surat Keputusan (SK) atas jembatan di Jurang Susuh yang sebenarnya dimiliki Kabupaten Malang. Namun di lain sisi, Kota Batu juga siap mengajukan SK untuk jembatan tersebut.
“Intinya kita melihatnya untuk kebutuhan bersama. Mekanisme dan teknis harus kita lalui dan yang terpenting harus ada komunikasi antara dua belah pihak. Tapi kalau misal ribut, saling cari pembenaran malah tidak ketemu. Takutnya malah tidak terjalankan proyeknya,” ujar Asmadi.
