Den Haag, KabarTerdepan.com – Semakin maraknya kejahatan transnasional dapat dipicu oleh kemajuaan teknologi yang memungkinkan aksi kriminal menyebar secara global.
Untuk mengatasi hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjalin kerja sama dengan pemerintah Belanda dalam upaya untuk memerangi kejahatan transnasional.
Menteri Hukum dan HAM Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda Dilan Yeşilgöz-Zegerius mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan strategi dalam memerangi kejahatan transnasional, Jumat (25/8/2023).
Menurut Yasonna, pemerintah Indonesia dan Belanda harus membangun kerja sama di bidang teknologi digital agar bisa menangkal kejahatan secara efektif.
“Indonesia dan Belanda mendorong kerja sama melalui teknologi digital dan platform media sosial,” ujar Yasonna dalam pertemuan itu.
Kejahatan transnasional telah menghasilkan banyak kerugian, seperti perdagangan orang dan penipuan siber.
Masih kata Yasonna, Indonesia dan Belanda perlu membangun kolaborasi dengan penegak hukum dan pengawasan perbatasan antar dua negara.
“Pelaku kejahatan transnasional bisa memasang lowongan pekerjaan palsu di luar negeri, hingga akhirnya korban dipaksa tinggal dan tidak bisa pulang,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Yasonna, pemerintah Indonesia dan Belanda perlu meningkatkan kerja sama untuk melawan kejahatan-kejahatan tersebut.
Indonesia juga telah mengambil langkah untuk meminimalisir kejahatan.
Diantaranya seperti membuat sistem database untuk memantau mobilitas korban kejahatan transnasional yang berhasil dipulangkan, dan mengetatkan proses pemeriksaan keimigrasian.
Sebelumnya, Indonesia juga telah melakukan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum dengan banyak negara untuk mengatasi kejahatan transnasional.
Kali ini, Indonesia menggandeng Belanda untuk menguatkan level keamanan dan melindungi masyarakatnya dari kejahatan.
Sementara itu, Menteri Yeşilgöz juga mengapresiasi Menteri Yasonna atas peningkatan kerja sama antara kedua negara.
Belanda berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional, upaya reformasi hukum, serta pemajuan HAM. (*)
