Jember, kabarterde pan.com-
Pjs Bupati Jember Imam Hidayat menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2025 sebesar Rp 4,6 Triliun saat Rapat Paripurna bersama DPRD Jember di kantor DPRD Jember Jl Kalimantan, Senin (18/11/2024).
“Insya Allah pada tanggal 30 November 2024 , R- APBD 2025 bisa disetujui. Selain itu anggaran sebesar itu bisa mencukupi untuk tahun 2025,” katanya.
Menurut dia, penentuan R-APBD 2025 sudah melewati proses yang panjang, mulai pengusulan hingga penetapan.
“Yang diprioritaskam diantaranya, pendidikan, infrastruktur, dan gaji pegawai,” ungkapnya.
Lebih lanjut PJs Bupati Jember Imam Hidayat kepada awak media, menjelaskan bahwa pihaknya bersyukur telah telah tercapai kesepakatan setelah melampaui proses panjang antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember.
Kemudian terkait program Penerintah pusat untuk pemberian makan gratis bagi anak sekolah yang akan diterapkan tahun 2025, menurut Imam Pemkab Jember sangat mendukung pemerintah pusat, yang dapat menjadi bagian dari dana sharing dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Jember.
“Pemkab Jember intinya tetap mendukung apa yang menjadi program pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim dari sejumlah APBD Kabupaten Jember tahun 2025, pos anggaran paling besar terdapat pada gaji untuk 2000 ASN (PPPK), sebesar Rp 163 miliar.
“Dari 4.000 PPPK, untuk tahun 2025 akan ada pengadaan sebesar 2.000 PPPK, yang anggarannya harus disiapkan,” jelasnya.
Sebagai bentuk support terhadap program pemerintah pusat, kata Halim selain penyediaan makanan bergizi gratis, juga terdapat alokasi anggaran untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan pertanian.
“Meskipun belum ada petunjuk teknisnya, seperti yang sudah disampaikan pak PJs Bupati tadi, kita sudah siapkan support anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat,” ujarnya.
Sedangkan untuk PAD ditargetkan mencapai 1 triliun, yang berasal dari berbagai sumber, termasuk bagi hasil, pajak kendaraan bermotor dan sumber lainnya.
“Ada sejumlah banyak sumber pendapatan yang harus direvisi, diantaranya parkir dan retribusi pasar yang perlu kita revisi,” urai Ahmad Halim
Selanjutnya untuk pendapatan dari retribusi parkir, kata Halim selama ini tidak pernah mencapai target, sehingga dianggap perlu untuk diperbaiki.
“Tahun depan kita coba kembalikan dengan model berlangganan, karena banyak kebocoran,” ujarnya.
Retribusi Pasar, juga dianggap perlu direvisi karena terlalu tinggi sehingga dirasa memberatkan pada pedagang pasar.
“Kalau perlu kita hapus lah, sebagai bentuk kepedulian kita kepada pedagang kecil, sebagaimana menjadi perhatian Pak Prabowo (Presiden RI),” tegasnya.
Ahmad Halim mengatakan masalah penanganan stunting dan kemiskinan juga mendapatkan perhatian serius, harus ditangani secara komprehensif, bukan saja pada saat anak lahir, namun sejak pasangan suami istri mempersiapkan kehamilan.
“Oleh sebab itu Sejak dini, sudah harus mendapatkan asupan gizi yang cukup,” kata Halim.
Tak terkecuali, pengadaan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu, juga menjadi perhatian serius Pemkab Jember. Termasuk bagaimana upaya mengurangi angka kemiskinan,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, menurutnya anggaran hanya bisa merehabilitasi sekitar 300 hingga 400 gedung sekolah saja,” pungkasnya. (Lana)
