Semarang, Kabarterdepan.com – Pembicaraan publik terkait pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024-2029 belakangan ini sudah cukup intens.
Tetapi, menurut Prof Budi Setiyono, guru besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, ramainya perbicangan Pilgub ini masih sebatas figur kandidat, belum banyak memperbincangkan isu-isu strategis Provinsi Jateng yang harus dihadapi gubernur yang terpilih nantinya.
Prof Budi, yang juga Wakil Rektor 3 Undip, mengatakan memperbincangkan isu strategis adalah penting, agar Pilgub Jateng dapat memberikan kontribusi mendasar terhadap tata kelola pemerintahan demokratis yang sehat.
“Pilgub harus menjadi proses dimana para pemilih dapat memilih pemimpin secara terbuka atas dasar ide dan gagasan mengatasi masalah publik dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kinerja mereka selama menjabat nantinya,” ujar Prof Budi di kampus Undip Tembalang, Semarang, Sabtu (18/5/2024).
Pemimpin yang terpilih semata-mata karena popularitas, akan sulit dikontrol akibat tiadanya benchmark (tolok ukur).
“Hal seperti ini tentu saja dalam jangka panjang memberikan kontribusi terhadap perlemahan demokrasi,” jelasnya.
Selain itu, Prof Budi Setiyono menambahkan, ketika proses Pilgub bersifat kompetitif dan memaksa para kandidat atau partai untuk memaparkan rekam jejak dan visi-misi mereka di masa depan kepada publik.
“Maka proses Pilgub Jateng dapat berfungsi sebagai forum diskusi isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik,” urainya.
Dengan demikian, pemilu memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan pemerintah yang demokratis tanggap terhadap keinginan rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, Pilgub juga dapat memperkuat stabilitas dan legitimasi komunitas politik.
“Pilgub juga mempunyai tujuan mengaktualisasikan diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai umat manusia,” ujarnya.
Bahkan tanpa hak suara pun memenuhi kebutuhan sebagian orang untuk mengekspresikan keterasingan mereka dari komunitas politik.
Justru karena alasan-alasan inilah, perjuangan panjang untuk mendapatkan hak memilih dan tuntutan kesetaraan dalam partisipasi pemilu dapat dipandang sebagai manifestasi dari keinginan besar manusia akan kepuasan pribadi.
“Besar harapan saya agar Pilgub tidak sekedar memenuhi aspek ritualistik,” tambah Prof. Budi.
Kandidat, partai politik, dan kelompok kepentingan yang mewakili beragam tujuan menggunakan simbol nasionalisme atau patriotisme, untuk menguji rekam jajak, visi, misi, dan motivasi para kandidat secara komprehensif.
“Dengan demikian Pilgub dapat menjadi peristiwa yang dapat membangkitkan emosi dan menyalurkannya ke simbol-simbol kolektif, memecahkan kemonotonan kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada nasib bersama di masa datang” tutup Prof Budi. (Ahmad)
Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.
