Jombang, kabarterdrpan.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi meluncurkan program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Sebanyak 300 warga yang sebelumnya masuk kategori kemiskinan ekstrem dinyatakan siap bekerja setelah mengikuti pelatihan intensif. Program ini menandai pergeseran paradigma bantuan sosial dari pola konsumtif menuju pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan.
Program nasional tersebut menargetkan pengentasan 10.000 warga miskin ekstrem di seluruh Indonesia dengan fokus pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa kebijakan perlindungan sosial harus memiliki daya ungkit pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sesaat.
“Setiap rupiah dari alokasi perlindungan sosial harus mengandung unsur pemberdayaan. Bantuan sosial hanyalah bantalan sementara, bukan tujuan akhir. Kita harus menghentikan ketergantungan masyarakat pada bantuan dan mendorong mereka menuju kemandirian,” ujar Nunung saat peluncuran program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Senin (29/12/2025).
Para peserta program akan ditempatkan di sejumlah unit SPPG di wilayah Jombang, meliputi Kecamatan Ngoro, Diwek, dan Bareng. Mereka diproyeksikan memperoleh upah sekitar Rp2 juta per bulan, jauh di atas garis kemiskinan ekstrem nasional yang berada di kisaran Rp580.000 per kapita per bulan.
“Saudara-saudara bukan lagi kelompok miskin ekstrem. Jombang menjadi bukti bahwa kemiskinan ekstrem dapat dihentikan melalui ekosistem yang sinergis, mulai dari pelatihan hingga penyerapan tenaga kerja yang terhubung dengan petani dan pedagang lokal,” tambahnya.
Meski demikian, tantangan masih besar. Data menunjukkan sekitar 18.915 penduduk usia produktif di satu wilayah desa tercatat tidak bekerja maupun tidak bersekolah. Untuk itu, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Target Nol Persen Warga Miskin Ekstrem
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, Salmanuddin Yazid, menyatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Target kami adalah nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Saat ini, tingkat kemiskinan umum di Jombang berada di angka 8,36 persen atau 107.818 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,5 persen. Namun kami tidak akan berhenti di sini,” tegas Wabup yang akrab disapa Gus Salman.
Ia menambahkan, Pemkab Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi berkomitmen menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem hingga ke akar.
Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” diharapkan menjadi pilot project nasional yang membuktikan bahwa intervensi pemerintah yang tepat sasaran dan berbasis lapangan mampu mengubah beban sosial menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Kami berkomitmen semaksimal mungkin mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang,” pungkasnya. (Karimatul Maslahah)
