IMM Toyota - Mojokerto
Kitoshindo
Birth Beyond

Jadi Lumbung Pangan di Jateng, Angka Kemiskinan di Sragen Capai 12,87 Persen

Avatar of Redaksi
Personel Gabungan Pembaharuan Sragen (GPS) saat audensi dengan Pemkab Sragen beberapa waktu yang lalu. (Masrikin/kabarterdepan.com)
Personel Gabungan Pembaharuan Sragen (GPS) saat audensi dengan Pemkab Sragen beberapa waktu yang lalu. (Masrikin/kabarterdepan.com)

Sragen, kabarterdepan.com – Publik masih ingat tentang pandangan predikat Kabupaten Sragen sebagai termiskin di Solo Raya yang disampaikan oleh beberapa bakal calon Bupati di Sragen beberapa waktu yang lalu.

Seperti gayung bersambut, kembali lagi muncul di publik Sragen tentang rating tingkat kemiskinan di Sragen masih di urutan ke 8 dari 35 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Responsive Images

Hal tersebut disampaikan salah satu Presidium Gerakan Pembaharuan Sragen (GPS) Heri Kistoyo usai melakukan audensi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, beberapa waktu yang lalu.

Pihaknya mengatakan, beberapa tahun terakhir Sragen merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Tengah. Namun disisi lain status kemiskinan masih juga terjadi di Bumi Sukowati. Hal tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang ada di Kabupaten Sragen, menurutnya persoalan tersebut harus segera diatasi dan dituntaskan oleh Bupati Sragen.

“Lumbung pangan kok masyarakatnya miskin, jelas ini kontraproduktif. Seharusnya masyarakat Sragen sejahtera bukan miskin. Makanya kita perlu tanyakan ke Bupati,” Ungkap Mantan legislator Sragen tersebut, Jumat (14/6/2024)

lebih lanjut, Heri Kistoyo menyampaikan, meskipun upaya permohonan audensi GPS dengan Pemkab sudah dilakukan sebayak dua kali. Namun pihaknya belum merasa puas karena Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati belum bisa menemui.

“GPS sudah mencoba melakukan audensi dua kali, namun hanya diwakilkan saja, Bupati belum menemui kami, intinya belum bisa menjawab kegundahan kami,” terangnya.

Akan hal itu, pihaknya berharap kalau Bupati benar-benar belum ada waktu untuk menemui GPS sehingga menugaskan para Asisten dan Organisasi Perangkat Daerah untuk menyambut mereka. Jangan sampai itu dijadikan alasan kesengajaan oleh Bupati karena tidak mau bertemu dengan GPS.

“Meskipun Bupati punya hak untuk tidak menemui kami dan diwakilkan para Asisten, Namun jangan dijadikan alasan untuk bersembunyi dari GPS,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen Cahyo Kristiono membenarkan, jika presentase kemiskinan di Kabupaten saat ini berada diposisi nomor 8 ditingkat Provinsi Jawa Tengah.

Secara rinci pihaknya menyebutkan total warga miskin di Sragen tahun 2022 sebayak 115,140 jiwa atau 12,94 persen. Sedangkan tahun 2023 berkurang menjadi 114.620 jiwa atau 12,87 persen, sedangkan fluktuasi penurunan mencapai 520 jiwa atau 0,07 persen dari jumlah seluruh warga miskin di Kabupaten Sragen per-Maret 2023.

“Data tersebut selalu mengalami fluktuasi. Dari 2022 sebayak 12,94 persen menjadi 12,87 Persen pada maret 2023 penurunan kemiskinan di Sragen hanya di angka 0,07 persen,” ungkapnya kepada kabarterdepan.com.

Menurut Kepala BPS Sragen, dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per-april 2023 capaian angka fluktuasi penurunan kemiskinan di Kabupaten Sragen tersebut hingga saat ini masih tertinggi dibanding beberapa Kabupaten yang ada di Solo Raya.(Masrikin).


Eksplorasi konten lain dari Kabar Terdepan

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Tinggalkan komentar