Jombang, kabarterdepan.com – Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi dukungan di halaman Mapolres Jombang, Jawa Timur.
Dalam aksi tersebut, FRMJ menyatakan sikap mendukung Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia.
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengapresiasi aksi dan dukungan yang disampaikan FRMJ. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan pilihan ideal untuk menjaga independensi institusi kepolisian sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Forum Rembug Masyarakat Jombang yang telah memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tadi disampaikan mendukung untuk Polri tetap di bawah Presiden karena kami juga menilai itu merupakan posisi yang ideal agar independen dan bisa cepat bergerak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar AKBP Ardi Kurniawan, Kamis (29/1/2026).
Ia menambahkan, dukungan dari elemen masyarakat seperti FRMJ sangat berarti bagi jajaran kepolisian, khususnya Polres Jombang, dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban.
“Jadi kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas dukungan dari Forum Rembug Masyarakat Jombang. Ini sangat berarti bagi kami, terutama di Kepolisian Resort Jombang,” tegasnya.
Dukungan LSM FRMJ terhadap Posisi Polri
Sementara itu, Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah Rochim, menyatakan pihaknya sepakat dengan pernyataan Kapolri terkait posisi Polri yang dinilai lebih ideal berada langsung di bawah Presiden dibandingkan jika berada di bawah kementerian.
“Kita mendukung apa yang dikatakan Bapak Kapolri, karena kalau di bawah kementerian itu tidak ideal. Sudah jelas ini Kapolri sudah menyatakan bahwa tetap ada di bawah naungan Presiden, saya bersepakat bahwa Polisi tetap ada di kendali di bawah Presiden,” kata Fattah.
Menurutnya, jika Polri digabungkan dengan kementerian, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan baru yang berpotensi mengganggu kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat.
“Kalau digabung dengan kementerian, secara otomatis kendalinya kementerian, nanti bisa muncul Kemenpolri segala macam. Terus dengan adanya ini bisa dikait-kaitkan lagi dengan segala persoalan, bukan hanya persoalan korupsi, tapi juga kepentingan masyarakat. Misalnya ada pembunuhan atau tindak kriminal, ini nanti bisa jalan tidak penanganannya, kasihan masyarakat,” pungkasnya. (Karimatul Maslahah)
