Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto meraup lima penghargaan sekaligus dalam sehari, Senin (4/12/2023).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerima penghargaan tingkat nasional, Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (4/12) pagi.
Kemudian pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Award) di Surabaya, Kota Mojokerto mendapat empat penghargaan, perolehan terbanyak se-Jawa Timur.
Komisi Informasi Jatim menyerahkan penghargaan kepada Pemkot Mojokerto dengan empat kategori yang berbeda.
Diantaranya Kategori Umum Kualitas Informasi Terbaik, Sarana dan Prasarana Terbaik, Kategori Informatif dan Badan Publik Terfavorit dengan raihan nilai tertinggi 98,64 dari 38 Kabupaten/ Kota se-Jatim.
“Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini Kota Mojokerto mendapat lima penghargaan sekaligus. Ini tentu berkat kerjasama luar biasa dari seluruh jajaran. Untuk KI Award, ini membuktikan prestasi ini bukan sesuatu yang mustahil,” ujar Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
Perlu diketahui, penghargaan dari BPS tersebut adalah wujud apresasi atas komitmen dan capaian pemkot dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Dari Jawa Timur, Kota Mojokerto menjadi satu dari tiga daerah yang menerima penghargaan tersebut.
Sedangkan terkait perjalanan Kota Mojokerto dalam meraih penghargaan KI Award, tahun 2020 masih kategori D, tidak informatif. Namun, di tahun berikutnya naik signifikan menjadi Informatif Kategori A.
Di tahun 2022, Kota Mojokerto selain mempertahankan Kategori Informatif, juga meraih penghargaan di dua kategori lainnya. Prestasi tersebut terus meningkat, hingga tahun ini meraih empat penghargaan, jumlah terbanyak di antara daerah lainnya.
“Tahun ini, Kota Mojokerto berhasil meraih Terfavorit. Artinya, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan prestasi tersebut. Sehingga komitmen dan sinergi dalam layanan keterbukaan informasi publik ini harus diperkuat lagi,” tegas Ning Ita.
Mengingat keterbukaan informasi publik sejatinya bukan sekadar kepatuhan terhadap kewajiban, melainkan sebagai strategi dalam menyukseskan suatu program, meningkatkan demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (*)
