Grobogan, kabarterdepan.com –
Curhatan netizen di akun Presiden RI Prabowo Subianto soal adanya pungutan liar (pungli) iuran kepada para peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 di Kabupaten Grobogan viral di media sosial (Medsos).
Curhatan Akun Instagram dody.ads di kolom komentar akun Presiden Prabowo itu menceritakan adanya dugaan pungli PPPK, yakni tentang rekan-rekannya selama masa orientasi PPPK fungsional mulai dari bidang kesehatan hingga pemadam terkena pungli sejumlah uang. Bahkan uang tunjangan yang seharusnya diterima awal tahun 2024 tidak diberikan.
“Assalamualaikum Izin Lapor Bapak Saya Pendukung Anda dan Salah satu Rakyat Melaporan Pejabat Serakah Rakus Rampok di Kabupaten Grobogan.”
“Uang Tunjangan Para P3K/PPPK fungsional yang di terima awal tahun 2024 Uang Tunjangan tidak diberikan, Lalu Masa Orientasi P3K/PPPK mereka menarik uang 150rb bagi orientasi di dinasnya & 350rb bagi orientasi di luar dinasnya x 2800an Orang.”
“Seharusnya kegiatan orientasi ini di selenggarakan oleh BKD/Kepegawaian berarti ada anggaran dari pusat, lalu BPJS 3 Bulan awal kerja di suruh bayar sendiri padahal tanggal SK perjanjian sudah turun.”
“Mereka Semua Takut Speak Up. Terimakasih saya hanya sebagi penyambung lidah,” cerita dody.ads di kolom komentar Presiden tersebut.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan, Padma Saputra membantah adanya pungutan iuran kepada para peserta Orientasi PPPKtahun 2024 di Grobogan.
Ia menegaskan, masa orientasi PPPK tahun 2024 yang diikuti 2800 peserta, BKPPD tidak memungut apapun. Dikarenakan masa orientasi PPPK dilakukan secara zoom. Namun, pihaknya menyediakan titik lokasi untuk memudahkan pemantauan.
“Dalam pelaksanaan (Orientasi PPPK) zoom selama tiga hari per angkatan, selanjutnya kita buat titik lokasi per korwilcam,” mengulang bantahan Padma kepada media Rabu (13/11/2024).
Padma mengatakan, iuran dari peserta itu dilakukan untuk pembelian makan dan minum peserta. Dalam orientasi ini, Padma menjelaskan bahwa tidak ada anggaran untuk menyediakan makanan dan minuman para peserta.
“Itu pun bila ada iuran merupakan kesepakatan dia sendiri (per angkatan), mungkin untuk makan minum. Kita hanya menyediakan titik lokasi dan link zoom,” ujarnya.
Sementara, adanya titik lokasi itu dikarenakan untuk mempermudan pemantauan. Dikarenakan adanya Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Kalau ada yang tidak ikut nantinya kita laporkan ke LAN. Program dari pusat juga yang mewajibkan PPPK harus mengikuti orientasi,” kata Padma.
“Narasumber kami yang bayar. tilok itu memudahkan pemantauan,” tegasnya kembali.
Padma mencontohkan, adanya tenaga kesehatan yang mengadakan orientasi di hotel. Hal itu, tidak disarankan, namun bila menjadi kesepakatan bersama setiap angkatan maka hal itu diperbolehkan.
“Kami menyarankan sesuai titik lokasi dan menggunakan zoom, kami menggratiskan semuanya. Tanpa tarikan apapun namanya,” jelas Padma.
Bila adanya orang yang mengorganisir atau memaksa untuk iuran orientasi PPPK, kata Padma adalah ranahnya inspektorat untuk memberikan sanksi.
“Kalau urunan (iuran) pribadi tanpa melibatkan orang lain tidak bisa disebut pungli,” sambungnya.
“Kalau yang meminta saya dengan dalih mendatangkan narasumber atau kepentingan pribadi saya dapat dikatakan pungli,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menduga adanya iuran yang ada itu karena dipergunakan untuk pribadi atau angkatan tersebut. Dikarenakan Orientasi PPPK tidak ada anggaran makan dan minum selama orientasi.
Tentang uang tunjangan yang tidak diberikan pada awal tahun 2024, Padma mengatakan dikarenakan SK tunjangan belum diserahkan.
“Ini Miss presepsi, karena SK diberikan pada bulan Februari kemarin,” kata Padma.
“Untuk tunjangan kita berikan bertahap, dan gaji kita serahkan penuh, kita berlaku secara regulasi,” pungkasnya. (Masrikin).
