
Semarang, kabarterdepan.com – Serikat Tani Merdeka Indonesia menggelar konsolidasi organisasi sekaligus merespons isu-isu strategis ketahanan pangan nasional dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang berlangsung di Hotel Azar Azhima, Semarang, Minggu (14/9/2025).
Ketua Umum Tani Merdeka, Don Muzakir, menegaskan bahwa Jawa Tengah memegang peran vital sebagai lumbung pangan terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Konsolidasi ini, kata Don, menjadi langkah awal dalam memperkuat dukungan terhadap kebijakan pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini kita berkumpul untuk menyamakan persepsi organisasi dan menyiapkan program jangka menengah, terutama terkait ketahanan pangan nasional yang kini menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Don turut menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menjadi perhatian organisasi, termasuk ketersediaan pupuk, harga gabah, serta penguatan komoditas jagung dan singkong.
“Distribusi pupuk saat ini relatif aman. Harga gabah juga mulai terserap dengan baik oleh Bulog. Kami sangat mengapresiasi kebijakan penghentian impor singkong karena ini akan memperkuat daya saing petani lokal,” tegasnya.
Rakerwil ini juga menjadi momentum penting dengan diumumkannya Wawan Pramono sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Jawa Tengah yang baru. Penunjukan dilakukan langsung oleh Ketua Umum melalui hak prerogatif, sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.
“Sesuai aturan, kewenangan menunjuk atau mengganti ketua wilayah sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum,” ujar Ketua Panitia Rakerwil, Arif Afianto.
Tani Merdeka berharap kepemimpinan baru ini mampu memperkuat sinergi antara petani, organisasi masyarakat, dan pemerintah, guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional secara konkret dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, Rakerwil Tani Merdeka diikuti oleh perwakilan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, minus Kota Tegal, dengan jumlah peserta mencapai 102 orang.
Agenda utama Rakerwil mencakup evaluasi program kerja sebelumnya, pembahasan program kerja ke depan, serta penguatan struktur organisasi di tingkat daerah. (Masrikin).
