Jakarta, Kabarterdepan.com – Pemerintah terus mengupayakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan global. Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas rencana stimulus ekonomi yang akan difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, serta dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Airlangga menyampaikan bahwa stimulus dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif.
“Rapat dengan Bapak Presiden membahas terkait kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di 2025 ini yang terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan 8 program ekonomi di mulai dari program magang, hingga bantuan pangan.
“Dari delapan program akselerasi pembangunan tersebut yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate satu tahun. Apakah itu S1, D3 dan yang lain itu dilink and match kan dengan kerjasamakan dengan sektor industri,” sambungnya.
Program magang dari lulusan perguruan tinggi tersebut juga penerima manfaat diatahap pertama dengan 20.000 orang dan selama proses bekerja akan diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP untuk 6 bulan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 198 miliar.
Program selanjutnya yaitu Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata yang di tanggung oleh pemerintah.
“Terkait dengan perluasan PPH1 di tanggung oleh pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya ini dilanjutkan ke sektor pariwisata hotel, restoran, dan kafe,” lanjut Airlangga.
Target penerima PPH1 yaitu 552.000. pekerja dan diberikan 100% PPH untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 120 miliar.
Kemudian untuk bantuan pangan juga di lanjutkan untuk 2 bulan dengan 10 kg beras untuk bulan Oktober – November.
“Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan. Itu untuk sepuluh kilogram beras untuk bulan Oktober – November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar tujuh triliun,” beber Airlangga.
Dan untuk program bantuan iuran jaminan kehilangan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan.
“Target penerimanya adalah tujuh ratus tiga puluh satu tiga ratus enam puluh satu orang, diberikan diskon lima puluh persen untuk JKK dan JKM. Dan dana yang di perlukan adalah Rp. 36 miliar,” ungkapnya.
Program selanjutnya adalah Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Program. Seperti yang kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program keuangan terkait dengan perumahan. Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga menjelaskan jika bunga yang sebelumnya 5%, turun menjadi 3%.
“Penerima manfaat bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment can juga untuk para developer yg tadinya BI 6 diturunkan juga menjadi empat persen, ini seluruhnya dengan juga relaksasi SLIK dari OJK. Nah, ini targetnya Rp. 150 miliar di tanggung oleh BPJS,” jelas Menteri Ekonomi Airlangga.
Airlangga juga menambahkan tahun ini menargetkan sampai 1.000. Namun, tahun depan wkwk di tingkatkan jumlahnya karena ini akan mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah.
Program selanjutnya Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS).
“Nah, ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan lima puluh tetapi ini lima puluh Kabupaten Kota, namun daerahnya menjadi seratus tujuh puluh sekian kecamatan dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” papar Airlangga.
Dan untuk RDTR disediakan dana Rp. 3,5 miliar per RDTR dimana dari Badan Geologi informasi Geospasial aman menyiapkan data sehingga OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja.
Terakhir, Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) yaitu peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy dimana semacam working space dan ini akan diikuti eb piloting di berbagai daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
“Kalau yang di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta dan juga akan mendorong dana yang akan di EKRAF,” sambungnya.
Rencana stimulus ekonomi ini diharapkan dapat diumumkan secara resmi dalam waktu dekat setelah pembahasan teknis di tingkat kementerian rampung. Pemerintah menargetkan kebijakan ini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% pada akhir 2025. (Izhah)
