Rony Maryanto, Ketua KP2KKN Jawa Tengah. (Ahmad/kabarterdepan.com)
Semarang, Kabarterdepan.com – Menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, sebelum penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V di Jakarta, beberapa waktu lalu, pengamat energi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Joko Windarto mengatakan pernyataan Puan tersebut merupakan bentuk penguatan peran dan keberpihakan PDIP terhadap isu lingkungan dan energi yang perlu dan segera mendapat perhatian serius pemerintah.
Seperti dilansir sejumlah media, salah satu rekomendasi Rakernas ke-V PDIP tersebut menegaskan Pemerintah didesak lebih serius mengimplementasikan kebijakan net zero emission (NZE) dengan mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT), penghematan energi dan kerja sama global melalui perencanaan transisi energi yang berkeadilan.
Responsive Images
“Kita harus jujur mengapreasiasi hal tersebut yakni dorongan untuk segera mengimplementasikan transisi energi dan penurunan deforestasi menuju NZE guna mencegah memburuknya pemanasan global,” ujar Joko di kantornya, Undip Tembalang, Semarang, Rabu (29/5/2024).
Secara umum, lanjut Joko, Rakernas ke-V PDIP juga mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan.
“Sisi cerdas PDIP dengan mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan lanah berlumpur di sepanjang pantai, merupakan kritik konstruktif, baik untuk rezim Jokowi, maupun Prabowo-Gibran sebagai pemegang pemerintahan mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menilai desakan itu disampaikan setelah mencermati bahwa persoalan pemanasan global telah menciptakan kerusakan ekologi.
“Harus diakui bahwa kenaikan suhu bumi, kekeringan ekstrem, banjir dan tanah longsor, serta kepunahan keanekaragaman hayati adalah wujud dari kerusakan ekologi,” ujarnya.
Pada kesempatan berbeda Ketua Komisi Penyelidikan dan Penindakan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto, menegaskan, salah satu faktor penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen tergantung banyak variabel.
“Antara lain dengan mengintegrasikan pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca dari perubahan tata guna lahan sebagai kuncinya,” ungkapnya.
Intensitas emisi karbon rendah dari penyediaan energi kita, lanjutnya, merupakan daya tarik investasi asing dan domestik, dan Indonesia butuh lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Ronny menyarankan agar PDIP lewat wakil-wakil mereka baik di DPR maupun DPRD mendorong transisi energi, salah satunya mengejar bauran energi terbarukan minimal 40 persen pada 2030. (Ahmad)
