Mojokerto, Kabarterdepan.com – Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video pendek seorang kepala desa berjoget bareng penyanyi perempuan di Kantor Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Rekaman berdurasi 20 detik itu ramai dibagikan di TikTok @favianfavio dan grup Facebook, langsung memicu hujan komentar warganet.
Ada yang menganggapnya sekadar hiburan, tapi tak sedikit pula yang menyayangkan aksi joget tersebut dilakukan di lingkungan pemerintahan yang seharusnya identik dengan pelayanan publik.
Menanggapi ramainya sorotan publik, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra akhirnya buka suara. Ia menegaskan, kegiatan seperti itu harus lebih bijak dipertimbangkan agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
“Saya berharap camat dan kepala desa tidak membuat kegiatan yang bisa menimbulkan polemik dan menyakiti hati masyarakat. Lebih baik mengisi kegiatan dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti sodaqoh atau pengajian,” tegas Gus Barra, sapaan akrab Bupati Mojokerto, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, pejabat publik dituntut menjaga sikap di hadapan masyarakat. Sebab sekecil apa pun tindakan mereka bisa menjadi sorotan publik.
Camat Sooko Beri Klarifikasi Soal Video Joget
Camat Sooko, Mas Lukman, membenarkan peristiwa itu terjadi saat acara penutupan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) akhir Agustus 2025 lalu.
Ia menjelaskan, pria dalam video itu adalah Slamet, Kepala Desa Tempuran yang juga bertindak sebagai ketua panitia. Selain menjadi kades, Slamet diketahui memiliki usaha sound system dan memimpin grup orkes melayu sehingga ikut mengisi hiburan dalam acara tersebut.
Mas Lukman memastikan hiburan elektone itu bukan dari dana pemerintah, melainkan murni hasil swadaya para kepala desa yang terlibat. Namun, ia mengaku sudah menegur Kepala Desa Sooko karena video itu pertama kali diunggah ke TikTok hingga akhirnya viral dan menuai pro-kontra.
Jadi Pengingat Pejabat Publik
Dengan adanya teguran langsung dari Bupati Mojokerto, diharapkan kisruh video joget di Kantor Kecamatan Sooko bisa segera mereda.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama di ruang pemerintahan yang selalu terbuka untuk penilaian masyarakat.
